HMI Cabang Surabaya Gelar Sekolah Demokrasi Politik 

TIMESINDONESIA, SURABAYA – HMI Cabang Surabaya menggelar diskusi kritis bertajuk "Menatap Masa Depan Demokrasi dengan Memprioritaskan Agenda Kerakyatan" di Komunitas Cafe & Space Ngagel, Surabaya, Kamis (28/12/2023).

Diskusi intelektual ini dibuka langsung oleh Ketua Umum HMI Cabang Surabaya, Azam Purwoaji. Acara juga diramaikan puluhan mahasiswa dan pemuda serta pemateri yang ahli sesuai bidangnya masing-masing.

Azam mengatakan, HMI Cabang Surabaya sebagai organisasi perkaderan yang bersifat independen, berupaya merawat nalar analitis dan kritis kadernya serta mengkaji tema berkaitan dengan masa depan demokrasi yang memprioritaskan agenda kerakyatan. 

Azam menjelaskan, bahwa perjuangan demokrasi Bangsa Indonesia tidak lepas dari peran aktivis, pemuda, dan mahasiswa. 

Proses demokratisasi sangat panjang dan gerbang awal suatu proses mencita-citakan suatu sistem demokrasi di Indonesia diawali pada peristiwa reformasi 1998 silam. 

Maka, sebagai aktivis dan mahasiswa apalagi Kader HMI, sudah menjadi suatu kesadaran intelektual dan tanggung jawab moril pribadi kader dalam mengawal suatu proses demokrasi utamanya suatu transisi kekuasaan yang tetap harus selaras dengan tantangan dan kebutuhan nasional.

Serta tetap harus memperhitungkan peran Indonesia secara jelas dalam percaturan geopolitik dan geoekonomi internasional, sebab kondisi internasional juga dapat mempengaruhi kondisi nasional.

"Maka, Bangsa Indonesia di 2024 harus memiliki strong leader di segala tingkat elemen struktural kepemimpinan," terang Azam Purwoaji. 

B Zaelani, Sekretaris Utama BIN 2014-2020 selaku narasumber utama menyampaikan bahwa pemuda dan masyarakat harus cerdas dalam menyikapi arah demokrasi bangsa Indonesia dengan memprioritaskan agenda utama yaitu kesejahteraan yang mengakar dan dapat dirasakan oleh rakyat secara konkrit.

Dalam perkembangan demokrasi Indonesia harus ada suatu evaluasi yang tersistem.

"Seperti adanya suatu terobosan ide dan gagasan yang saya tawarkan ialah bahwa dana kampanye utamanya Pilpres harus diatur secara jelas, transparan, dan ditanggung oleh negara," katanya.

Hal tersebut, sambung Zaelani, dapat menjadi tanggung jawab moril bagi calon-calon pemimpin bangsa yang akan mendapat mandat dari rakyat, sehingga iklim demokrasi Pancasila bangsa Indonesia akan terawat dengan spirit kerakyatan.

"Nah, justru tidak dikuasi oleh elite dan kaum oligarki," ujar B. Zaelani.

Bagus Catur Septiawan, Staff Ahli DPRD Kota Surabaya selaku narasumber berikutnya juga memberikan suatu pandangan revolusioner bahwa pemuda tidak boleh apatis terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung. Bagus melihat jika setiap perubahan selalu ada unsur pemuda dan mahasiswa yang masih terawat nilai-nilai idealismenya. 

"Perubahan Bangsa Indonesia tidak akan lepas dari peran generasi muda, maka kita semua harus berpihak kepada kepentingan yang abadi yaitu suatu kepentingan rakyat yang terpenuhi dan meningkat secara pangan, pendidikan, dan kesehatan," ucap Bagus. 

Kegiatan diskusi yang digelar oleh HMI Cabang Surabaya seperti ini diharapkan mampu menjadi suatu pemantik para pemuda untuk terus peduli dan aware terhadap proses demokrasi Bangsa Indonesia.

Dengan dasar seluruh rakyat Indonesia sangat berharap suatu keadilan dan kesejahteraan melalui proses pergantian transfer kekuasaan dalam Pemilu. 

Ketua Umum HMI Cabang Surabaya berkomitmen, Kader HMI Surabaya akan terus mengaktifkan nalar kritis, analitis, nilai idealisme serta prinsip independen dalam ambil peran menjadi intermediate actor atau menjembatani kepentingan rakyat dan pemangku kebijakan dalam proses berbangsa dan bernegara. (*)