Harganas Ke-33: Kemendukbangga Siapkan Renovasi Rumah untuk Keluarga Risiko Stunting

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menyiapkan bantuan renovasi rumah bagi Keluarga Risiko Stunting (KRS). Langkah ini menjadi salah satu agenda utama dalam peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 yang jatuh pada Senin (29/6/2026) ini.

Mendukbangga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, mengemukakan fakta bahwa dari total 286 juta penduduk Indonesia, masih terdapat ketimpangan kesejahteraan. Oleh sebab itu, kementeriannya berkomitmen penuh untuk mengawal jalannya program demi memastikan generasi masa depan bangsa terbebas dari ancaman stunting.

"Salah satu persoalan yang kita hadapi adalah stunting. Angkanya saat ini 19,8 persen. Tadi ada contoh satu rumah dihuni 20 orang yang terdiri dari empat keluarga. Dalam indikator yang ada, kondisi seperti itu pasti masuk kategori Keluarga Risiko Stunting (KRS) karena seperti yang disampaikan tadi, hanya ada satu mandi, cuci, kakus, artinya, akses air bersih, dapur, dan berbagai faktor lain yang menjadi penyebab stunting cenderung menjadi persoalan di sana," katanya di Yogyakarta, Senin (29/6/2026).

Kondisi ekstrem tersebut terungkap dalam sesi dialog interaktif bersama salah satu keluarga risiko stunting di Palembang, Sumatra Selatan, yang mengaku harus berbagi tempat tinggal dengan 20 orang dalam satu atap.

Merespons hal itu, Wihaji menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar intervensi penurunan stunting menjadi perhatian bersama. Salah satu strategi yang diandalkan adalah Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), sebuah gerakan multipihak yang berjalan tanpa menggunakan dana anggaran negara (APBN).

"Ini merupakan bagian dari percepatan pelayanan pemerintah melalui para orang tua asuh yang sudah kita bentuk. Bantuan juga tidak disalurkan melalui kementerian, tetapi langsung kepada penerima manfaat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kita ingin menghindari masalah, jangan sampai niat membantu orang justru menimbulkan persoalan," ujar dia.

Wihaji menekankan bahwa seluruh penerima manfaat dari Program Genting wajib terdata secara valid dan akurat agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Dalam proses verifikasi ini, pemerintah mengoptimalkan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) di lapangan.

"Siapapun yang ingin memberikan bantuan, silakan, yang penting datanya sudah kita siapkan, termasuk keluarga dengan 20 orang dalam satu rumah tadi, itu menjadi bagian yang harus kita hadir untuk membantu, dan mohon maaf, mungkin bukan hanya satu orang atau satu kelompok saja, tetapi masih ada beberapa di titik lain, dan kita tidak akan lelah untuk terus memprioritaskan kelompok-kelompok yang memang menjadi super-prioritas," paparnya.

Berdasarkan catatan kementerian, Program Genting pada tahun 2025 berhasil menjangkau sekitar 1,6 juta anak asuh, sementara pada tahun ini program telah mencakup sekitar 330 ribu anak asuh.

Ke depan, Kemendukbangga/BKKBN berkomitmen untuk memperluas edukasi dan memperkuat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Fokus kerja sama ini diarahkan pada pemenuhan Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang menyasar kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

"Karena salah satu penyebab stunting adalah asupan gizi. Oleh karena itu, kita bekerja sama agar kelompok 3B benar-benar diprioritaskan. Kita terus kerjakan dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan, tidak hanya kementerian kita, tetapi juga para wali kota, gubernur, serta seluruh petugas di lini lapangan," tuturnya. (*)