Hadirkan Layanan yang Berorientasi Kebutuhan Jemaah, Kemenhaj Lantik 162 Pejabat Pelayanan

JAKARTA Dalam upaya menghadirkan layanan yang semakin ramah, sigap, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) melantik 162 pejabat yang terdiri dari 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 16 Pejabat Administrator, dan 145 Pejabat Pengawas. Sebanyak 42 orang dilantik secara langsung, sementara sisanya mengikuti prosesi secara daring.

Pelantikan ini menegaskan komitmen Kementerian untuk memastikan setiap jemaah haji dan umrah mendapatkan pelayanan terbaik sejak proses pendaftaran, pembinaan, keberangkatan, hingga kembali ke tanah air.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa seluruh pejabat yang dilantik memiliki tanggung jawab utama untuk menghadirkan pelayanan yang lebih manusiawi dan solutif.

“Jemaah adalah pusat dari seluruh kerja kita. Setiap kebijakan, setiap prosedur, dan setiap layanan harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh jemaah. Mereka adalah tamu Allah yang harus kita layani dengan hormat, empati, dan profesionalisme,” tegasnya dalam acara pelantikan di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Dalam pelantikan tersebut, pejabat pusat yang dilantik antara lain AA Gunawan sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, serta Imam Saroni sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Bagian Penatausahaan, Penghapusan, dan Pengadaan Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan BMN.

Penguatan sektor keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi bagian penting dalam memastikan dukungan sarana dan prasarana pelayanan jemaah berjalan optimal, transparan, dan akuntabel. Tata kelola anggaran dan aset yang baik dinilai berdampak langsung pada kualitas fasilitas, kesiapan operasional, serta kelancaran layanan di pusat maupun daerah.

Dalam arahannya, Wamenhaj juga menekankan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.

“Integritas adalah harga mati. Setiap rupiah anggaran dan setiap aset negara harus dikelola secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Kepercayaan jemaah kepada negara hanya bisa dijaga dengan komitmen moral yang kuat dari seluruh pejabat dan pegawai,” ujar Dahnil.

Ia menambahkan, pelayanan prima tidak hanya diukur dari kecepatan dan kelengkapan fasilitas, tetapi juga dari bersihnya tata kelola serta akuntabilitas dalam setiap proses kerja.

Penguatan struktur kepemimpinan ini diarahkan untuk memastikan proses layanan lebih cepat dan mudah dipahami jemaah, informasi yang transparan dan mudah diakses, penanganan pengaduan yang responsif, kesiapan fasilitas Asrama Haji yang nyaman, serta pendampingan optimal bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus.

Pejabat di tingkat pusat akan memperkuat kebijakan yang adaptif dan berbasis kebutuhan jemaah, sementara pejabat di daerah, asrama haji, dan unit vertikal menjadi ujung tombak dalam memastikan kualitas layanan benar-benar dirasakan masyarakat.

Selain itu, transformasi digital terus didorong untuk mempermudah akses layanan, meningkatkan efisiensi, serta meminimalkan kendala administratif yang dapat membebani jemaah.

Pelantikan 162 pejabat ini bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan bagian dari pembentukan budaya kerja yang menempatkan jemaah sebagai prioritas utama. Integritas, kecepatan layanan, koordinasi lintas unit, serta kepekaan terhadap kebutuhan jemaah menjadi standar yang terus diperkuat.

Melalui langkah ini, Kementerian Haji dan Umrah berharap setiap jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan rasa aman, nyaman, dan tenang, didukung sistem pelayanan yang profesional dan penuh tanggung jawab. (*)