GP Ansor Kabupaten Malang Gandeng BPJS Ketenagakerjaan, Dorong Perlindungan Sosial bagi Kader

MALANG Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kabupaten Malang menggandeng BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang Kepanjen untuk memperkuat perlindungan sosial bagi para kader Ansor dan Banser.

Kerja sama tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pengurus PC GP Ansor Kabupaten Malang yang digelar di Kantor PCNU Kabupaten Malang, Selasa (11/2/2026), yang dilanjutkan dengan buka bersama serta sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan.

Ketua PC GP Ansor Kabupaten Malang, Fatkhurrosi, menegaskan bahwa risiko dalam aktivitas kader tidak bisa dihindari, namun dapat diantisipasi melalui perlindungan jaminan sosial.

“Risiko memang tidak bisa dihindari, tetapi bisa diantisipasi. Karena itu penting bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk kepentingan perlindungan kesehatan dan keselamatan kader Ansor dan Banser Kabupaten Malang,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, hadir langsung Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang Kepanjen, Zakky Ibrahim, yang memberikan penjelasan mengenai berbagai program perlindungan bagi pekerja.

Menurut Zakky, semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan yang sama tanpa memandang jenis profesi.

“Apapun pekerjaannya, harus mendapatkan perlindungan yang sama dari negara. Itu amanat undang-undang,” tegasnya.

Lima Program Jaminan Sosial

Dalam sosialisasi tersebut, kader Ansor dan Banser mendapat penjelasan tentang lima program utama BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Jaminan Kematian (JKM).

BPJS Ketenagakerjaan juga memperkenalkan skema kepesertaan bagi pekerja bukan penerima upah (BPU), yang dapat diikuti oleh berbagai profesi seperti petani, pedagang, guru ngaji, maupun anggota organisasi kemasyarakatan.

Tersedia dua paket iuran yang relatif terjangkau, yakni Paket A sebesar Rp16.800 per bulan yang mencakup JKK dan JKM, serta Paket B sebesar Rp36.800 per bulan yang mencakup JKK, JKM, dan JHT.

Manfaat yang diberikan cukup besar. Untuk kecelakaan kerja, peserta dapat memperoleh perawatan medis tanpa batas biaya sesuai indikasi medis di rumah sakit pemerintah maupun swasta setara kelas satu.

Selain itu, tersedia santunan kecelakaan kerja hingga Rp70 juta bagi peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, serta santunan cacat maksimal Rp56 juta.

Santunan dan Beasiswa Anak

Program BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan santunan kematian sebesar Rp42 juta bagi peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.

Selain santunan tunai, tersedia pula manfaat beasiswa pendidikan bagi maksimal dua anak peserta hingga jenjang perguruan tinggi dengan total nilai mencapai Rp174 juta.

Salah satu penerima manfaat program tersebut adalah Agus Joko Suwarno, anggota Banser di Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare, yang ahli warisnya menerima santunan JKM sebesar Rp42 juta.

Perluasan Kepesertaan di Kabupaten Malang

Hingga 28 Februari 2026, total pembayaran klaim BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Malang mencapai Rp75,6 miliar dari 6.041 kasus.

Klaim terbesar berasal dari program JHT yang mencapai lebih dari Rp65,5 miliar, disusul JKK sebesar Rp5,8 miliar dan JKM sekitar Rp2,9 miliar.

Meski manfaatnya besar, tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Malang masih relatif rendah. Saat ini posisi Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kabupaten Malang berada di peringkat 32 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan cakupan sekitar 20,31 persen.

Melalui kolaborasi dengan berbagai ekosistem masyarakat, termasuk GP Ansor, BPJS Ketenagakerjaan berharap dapat memperluas kepesertaan sekaligus memberikan perlindungan sosial yang lebih luas bagi para pekerja di Kabupaten Malang .(*)