Giant Sea Wall Mulai Disiapkan, Pantura Jateng Masuk Prioritas Awal

JAKARTA -  Kawasan pantai utara (Pantura) Jawa Tengah masuk dalam prioritas awal pemerintah pusat untuk penanganan banjir rob, abrasi, dan penurunan muka tanah melalui pembangunan perlindungan pesisir terpadu.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan, serta dihadiri pemangku kepentingan terkait.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menyebut, pertemuan tersebut menjadi penanda dimulainya tahapan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di kawasan Pantura Jawa.

“Rakor ini menjadi kick off pembangunan giant sea wall. Kajian untuk Jawa Tengah sudah selesai dan koordinasi dengan Badan Otorita Pantura sudah dilakukan sejak sekitar tujuh bulan lalu,” ujar Taj Yasin.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti rencana tersebut melalui koordinasi dengan masyarakat di wilayah terdampak, khususnya daerah prioritas seperti Kabupaten Demak, Kota Semarang, dan Kabupaten Kendal.

Menurutnya, pembangunan perlindungan pesisir tidak hanya bertujuan mengatasi rob, tetapi juga mendukung penyediaan air bersih melalui pembangunan kolam retensi di kawasan Pantura.

Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan, wilayah Semarang dan sekitarnya termasuk dalam prioritas penanganan awal bersama kawasan Jakarta.

“Kami identifikasi wilayah paling rentan adalah Jakarta dan Semarang beserta sekitarnya. Total panjang kawasan Pantura sekitar 565 kilometer, sehingga penanganannya dilakukan bertahap berdasarkan tingkat kerentanan,” kata AHY.

Ia menekankan, pendekatan penanganan tidak dapat dilakukan secara seragam di seluruh wilayah. Setiap segmen pesisir membutuhkan solusi yang disesuaikan dengan kondisi lokal.

“Tidak semua harus berupa tanggul raksasa. Bisa dikombinasikan dengan infrastruktur fisik, solusi hijau, hingga pendekatan berbasis alam seperti mangrove,” ujarnya.

Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Jawa, Didit Herdiawan, menambahkan bahwa penanganan Pantura akan dibagi dalam beberapa segmen wilayah. Untuk Jawa Tengah, fokus awal diarahkan pada kawasan Kendal–Semarang.

Ia menyebut, sejumlah kajian teknis telah dilakukan di wilayah tersebut, termasuk investigasi tanah, survei batimetri, serta pemodelan penanganan lapangan.

“Pelaksanaan program ini harus melibatkan pemerintah daerah setempat secara terpadu,” kata Didit.

Secara geografis, Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang 1.127,85 kilometer, dengan kawasan Pantura mencapai 651,47 kilometer. Wilayah ini menjadi pusat aktivitas ekonomi, namun juga rentan terhadap bencana pesisir seperti abrasi, rob, penurunan muka tanah, kerusakan ekosistem, dan pencemaran.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalankan sejumlah program pengelolaan pesisir, di antaranya rehabilitasi ekosistem melalui program Mageri Segoro, pengembangan karbon biru, serta pembangunan infrastruktur pelindung pantai.

Sepanjang 2025, sekitar 2,3 juta batang mangrove ditanam melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, kelompok masyarakat, dunia usaha, hingga perguruan tinggi.

Selain itu, sejumlah proyek infrastruktur juga tengah didorong, seperti Tol Tanggul Laut Semarang–Demak, tanggul pantai di Pekalongan dan Rembang, pembangunan breakwater di Pekalongan, serta rencana hybrid sea wall di Demak.

Pertemuan ini juga dihadiri sejumlah kepala daerah di wilayah Pantura Jawa Tengah, termasuk dari Semarang, Tegal, Demak, Kendal, Pemalang, Pekalongan, Rembang, dan Jepara. (*)