Forum TIMES Indonesia Reset MBG, Aktivis di Malang Sebut Kebijakan MBG Lompat dari Akar Masalah Pendidikan

MALANG - Kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disampaikan Aktivis sekaligus Mahasiswa Antropologi Universitas Brawijaya (UB) Malang, Mohammad Rafi Azzamy, dalam forum diskusi yang digelar TIMES Indonesia bertemakan “Reset MBG”, Selasa (7/7/2026).

Rafi menyebut persoalan utama kepemimpinan Prabowo bukan terletak pada dugaan sikap otoriter, melainkan pada apa yang ia sebut sebagai “penyakit kebodohan yang akut” yang menurutnya tercermin dalam arah kebijakan pendidikan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rafi membuka pemaparannya dengan mengutip pemikiran filsuf pendidikan Henry Giroux yang menyatakan bahwa bentuk buta huruf modern bukan lagi ketidakmampuan membaca buku, melainkan ketidakmampuan membaca realitas dunia.

Menurutnya, pemikiran tersebut relevan untuk menggambarkan cara pemerintah memandang persoalan bangsa.

“Yang paling menjadi problem dari Presiden kita, Prabowo Subianto, bukan soal otoriternya, tapi soal kebodohan yang akut. Ini analisis yang sudah kami lakukan berbulan-bulan,” ujar Rafi, Selasa (7/7/2026).

Ia mengakui banyak kalangan menyoroti dugaan kecenderungan otoritarianisme pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari penanganan demonstrasi hingga sejumlah kasus kekerasan terhadap aktivis. Namun, menurutnya, persoalan yang lebih mendasar justru berada pada paradigma kebijakan negara.

Salah satu yang disorot ialah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Rafi, pemerintah terlalu menyederhanakan persoalan pendidikan dengan menganggap pemberian makanan otomatis mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Seolah-olah tanpa Prabowo anak-anak tidak bisa makan. Lalu ketika pendidikan bermasalah, solusinya cukup kasih makan. Itu cacat pikir yang sangat fatal,” ungkapnya.

Mahasiswa Antropologi UB tersebut menjelaskan bahwa sejarah perkembangan manusia justru dibangun oleh kreativitas dan kemampuan berpikir, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan pangan.

Ia mengutip teori antropolog Agustí Fuentes dalam buku Creative Spark yang menyebut kreativitas menjadi faktor utama manusia mampu bertahan dan membangun peradaban.

Karena itu, menurutnya, investasi terbesar negara semestinya diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, riset, dan pengembangan intelektual masyarakat.

Rafi juga menyinggung kondisi pendidikan tinggi yang menurutnya justru mengalami tekanan akibat efisiensi anggaran.

Ia mencontohkan Universitas Brawijaya yang disebut mengalami pemangkasan alokasi anggaran dari sekitar Rp330 miliar menjadi Rp180 miliar pada 2025. Kondisi tersebut, kata dia, berdampak terhadap operasional kampus hingga memunculkan wacana kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

“Dosen masih banyak yang gajinya di bawah UMR, anggaran pendidikan dipotong, sementara dana dialihkan ke program-program yang menurut kami bermasalah,” katanya.

Selain MBG, Rafi juga mengkritik pembentukan Koperasi Merah Putih yang menurutnya berpotensi membebani pemerintah desa melalui skema pembiayaan yang melibatkan perbankan.

Ia menilai arah kebijakan pemerintah terlalu berorientasi pada bantuan langsung dibanding menyelesaikan akar persoalan pendidikan yang dinilai masih mahal dan belum merata.

“Kalau ingin meningkatkan kualitas pendidikan, yang diperbaiki adalah akses sekolah, kualitas guru, pemerataan pendidikan, bukan menyederhanakan semuanya dengan memberi makan,” tuturnya.

Di akhir penyampaiannya, Rafi menilai paradigma pelaksanaan MBG juga bermasalah karena menggunakan pendekatan yang menyerupai konsep New Public Management, yakni negara dipandang seperti korporasi yang memberikan layanan kepada masyarakat.

Menurutnya, penggunaan istilah “gratis” dalam MBG juga tidak tepat karena anggaran program tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat.

“Pemerintah seolah memberi sesuatu secara cuma-cuma, padahal seluruh anggarannya berasal dari rakyat sendiri melalui pajak,” pungkasnya.(*)