Dukungan Anggaran Kecil dan Menipis, Layanan Adminduk Dukcapil Jadi Sorotan
Permintaan layanan kebutuhan dokumen adminduk warga yang tinggi, pihaknya membutuhkan dukungan yang memadai untuk pembiayaan operasional dan belanja pengadaan bahan.
MALANG -
Kepala Dinas Kependudukan san Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Malang, Harry Setia Budi, menanggapi adanya sorotan terhadap terganggunya pelayanan pelayanan publik administrasi kependudukan (adminduk). Salah satunya, pada pelayanan adminduk KTP.
Dikatakan Harry, dalam melayani kebutuhan dokumen adminduk warga yang tinggi, pihaknya membutuhkan dukungan yang memadai untuk pembiayaan operasional dan belanja pengadaan bahan.
"Benar. Pelayanan publik adminduk sangat membutuhkan dukungan anggaran memadai. Nah, ini alokasi anggaran ke Dinas Dukcapil sudah menipis atau sangat minim, sehingga tidak mampu mencukupi untuk kebutuhan material layanan saja," kata Harry Setia, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, kondisi ketersediaan anggaran yang menipis ini tidak hanya terjadi pada pembiayaan operasional, bahkan juga untuk pengadaan material penerbitas KTP.
"Sebagai contoh, kebutuhan reguler tinta ribbon untuk pencetakan KTP kebutuhan anggarannya Rp 2,5 miliar per tahun. Namun, anggaran tahun 2026 yang diberikan hanya Rp 1,2 miliar," ungkap Harry.
Ia lalu merinci, jumlah rata-rata cetak KTP harian 700-an keping, yang membutuhkan 2 Ribbon. Untuk 1 ribbon (tinta) kapasitasnya bisa sekitar 350 keping per hari.
Selain pelayanan harian, pelayanan Disdukcapil juga rutin diberikan bersamaan kegiatan Subuh Keliling bersama Bupati Malang.
"Harga 1 paket ribbon, film, cleaning kit sekitar Rp4,9jt. Jika 21 hari kerja selama 12 bulan, dikalikan 2 ribbon paket x Rp4,9jt, maka kebutuhan anggarannya ketemu Rp2,47 miliar," bebernya.
Harry menambahkan, keberhasilan pelayanan publik layanan adminduk ditentukan beberapa aspek, diantaranya kompetensi SDM, kecukupan peralatan, sistem dan jaringan, dan strategi inovasi.
Selain itu, tentu perlu dukungan regulasi, dan ketersedian anggaran yang cukup mengcover kebutuhan operasional layanan.
"Kami akan selalu berupaya maksimal memberikan layanan terbaik untuk masyarakat, meskipun dengan beberapa keterbatasan dukungan sumber daya kini," pungkas Harry Setia Budi.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Malang Fakih Pilihan menyoroti pelayanan publik adminduk yang bisa kurang maksimal.
Ia mendapati temuan sesuai keterangan warga, yang terkendala pengurusan adminduk KTP yang belum bisa tercetak karena kekerungan bahan cetaknya.
Fakih pun menyayangkan, ketika terjadi kehabisan stok tinta KTP, karena alasan efisiensi. Padahal, dokumen adminduk seperti KTP sangat dibutuhkan masyarakat untuk semua kepentingan dan pengurusan lainnya.
"Betul itu. Saya mendengar anggaran untuk layanan adminduk kecil. TAPD harus menganggarkan, karena ini pelayanan dasar. Kalau sampai kekurangan anggaran, mala akan memperlambat pelayanan," tandas anggota dewan dari Fraksi Golkar ini. (*)
Apa Reaksi Anda?
