DPRD Sumenep Soroti Sulitnya Akses Pengurusan SPPG, Celah Perantara Dinilai Rawan Korupsi

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep, Ahmad Juhairi, menyoroti berbagai kendala yang dihadapi masyarakat daerah kepulauan dalam mengakses Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, panjangnya jalur birokrasi dan sulitnya akses pengurusan administrasi ke Badan Gizi Nasional (BGN) berpotensi memunculkan praktik perantara yang dapat membuka ruang korupsi.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi TIMES Forum bertema Celah Korupsi di MBG yang berlangsung di Kantor TIMES Indonesia, Kamis (25/6/2026).

Juhairi menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin menjadi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kerap mengalami kesulitan memperoleh informasi dan mengurus berbagai persyaratan administrasi.

Akibatnya, muncul pihak-pihak yang menawarkan bantuan sebagai penghubung dengan instansi terkait.

"Ketika akses langsung sulit, maka perantara menjadi sangat dominan. Di situlah potensi penyimpangan bisa muncul," ujarnya.

Selain persoalan administrasi, wilayah kepulauan juga menghadapi tantangan infrastruktur yang tidak ringan, termasuk ketersediaan listrik yang belum merata. "Syarat membangun dapur SPPG adalah adanya listrik, sementara di beberapa daerah kepulauan di Sumenep Madura hal itu tidak merata," ucapnya. 

Kondisi tersebut menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan MBG agar tidak terjadi kesenjangan pelayanan antara wilayah daratan dan kepulauan.

Juhairi berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih besar kepada daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara adil dan merata. (*)