DPRD Jatim dan Kohati HMI Sepakati Reformasi Kebijakan demi Peran Perempuan Madura

SURABAYA - Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menerima audiensi dari Korps HMI-Wati (Kohati) Badko HMI Jawa Timur di Ruang Banmus DPRD Jatim, Senin (27/4/2026). Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membedah tantangan rendahnya keterwakilan perempuan dalam dunia politik, khususnya di wilayah Madura.

Dalam dialog tersebut, Musyafak Rouf mengakui realitas minimnya keterwakilan perempuan asal Madura di kursi legislatif tingkat provinsi pada periode ini. Ia menilai kondisi tersebut menjadi catatan serius bagi kualitas demokrasi di Jawa Timur.

"Memang saat ini tidak ada perwakilan perempuan dari Madura di DPRD Jatim, padahal periode sebelumnya masih ada. Madura masih membutuhkan pranata penyelenggara pemilu yang akuntabel, berintegritas, dan transparan," ujar Musyafak saat menyoroti kondisi politik di wilayah tersebut.

Musyafak menambahkan, tantangan untuk menghadirkan kembali figur perempuan dari Madura memerlukan pembenahan sistem yang mendasar. Menurutnya, keterbukaan proses politik adalah kunci utama untuk mencetak kader-kader perempuan yang kompeten.

"Jika proses pemilu terbuka dan fair, saya yakin akan lahir tokoh-tokoh perempuan dari Madura, baik di legislatif maupun eksekutif. Peraturan Daerah (Perda) ini diharapkan bisa memastikan perempuan memiliki ruang untuk mengisi berbagai kegiatan politik, sosial, dan perekonomian, bukan sekadar pelengkap," tegasnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Kohati Badko HMI Jatim, Erika Shinta Pradevi, menegaskan bahwa kehadiran mereka membawa misi konkret. Erika menyerahkan dokumen policy brief sebagai hasil kajian mendalam dari sekolah politik yang dilakukan organisasi.

Terdapat tiga poin fundamental yang didorong untuk masuk dalam skala prioritas kebijakan daerah:

• Revitalisasi keterwakilan perempuan, khususnya di wilayah Madura.

• Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang berbasis data.

• Perlindungan privasi perempuan dari segala bentuk pelanggaran di ruang siber.

"Kami mendorong revitalisasi keterwakilan perempuan. Selain itu, kami menekankan optimalisasi PPRG serta perlindungan privasi perempuan di ruang siber," jelas Erika saat memaparkan aspirasi tersebut.

Diskusi yang berlangsung dinamis tersebut diakhiri dengan penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen Bersama antara DPRD Jatim dan Kohati. Dokumen ini menjadi kontrak politik untuk memastikan rekomendasi tersebut dikawal hingga tataran implementasi.

Langkah ini mencakup pengawalan berkelanjutan terhadap regulasi daerah yang lebih inklusif, penguatan sinergi antara mahasiswa dan legislator, hingga mobilisasi kader untuk melakukan advokasi berbasis data di daerah asal masing-masing. Melalui sinergi ini, diharapkan partisipasi perempuan Madura dalam panggung politik dapat kembali bergairah di masa depan. (*)