DPR RI: Kereta Melaju Cepat Tapi Warga Nias Harus Tunggu 39 Tahun untuk Dapat Listrik

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menyindir Pemerintah terkait pemerataan pembangunan. Terbaru, pemerintah terkesan riang gembira saat melakukan uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung, padahal di sisi lainmasih banyak desa yang gelap karena belum teraliri listrik.

"Listrik bukan masalah menjadi prioritas atau tidak. Ini keharusan. Listrik ini kan hak dasar warga negara kalau kita mengacu konstitusi. Program Listrik Desa ini soal keharusan," kata Martin dalam keterangannya, Kamis 21 September 2023.

Hal itu ditegaskan politisi NasDem tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Dirut PT PLN, Dirut PT RNI/ID Food dan Dirut PT Reasuransi Indonesia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Martin mencontohkan di dapilnya Sumatra Utara II, khususnya di Kepulauan Nias ada puluhan desa yang masih belum teraliri listrik. 

"Kita di sini menyaksikan tekhnologi canggih dengan hadirnya kereta cepat yang mencapai kecepatan 350 km/jam tapi di pelosok sana masih banyak desa yang gelap gulita, lalu untuk apa?," tegasnya.

Ia mengungkapkan, Program Listrik Desa yang masuk ke Sumut Tahun 2023 sebanyak 98 desa. Dimana 52 desa di antaranya ada di empat kabupaten di Pulau Nias. Ditambah lagi, ada 34 Desa di 18 pulau-pulau batu di Kabupaten Nias Selatan. 

"Jadi setengah lebih dari desa-desa yang tidak ada listrik di Sumut, ada di Kepulauan Nias. Kemarin saya kunjungi, ada yang sudah 100%, ada yang sudah 50%, ada yang belum. Mereka ada yang 39 tahun menunggu dan ketika masuk listrik ini, baru mereka rasakan yang namanya merdeka di republik ini," beber Martin.

Lebih lanjut, ia menyesalkan Penyertaan Modal negara (PMN) sebesar 10 Trilyun untuk Listrik Desa namun tidak dicairkan, sedangkan kereta cepat sudah mau diresmikan. Harus diketahui bahwa listrik merupakan hak dasar yang harus dipenuhi negara. Program Listrik Desa harus didukung dan dipastikan bisa dirasakan masyarakat di seluruh Tanah Air. 

"Ini kan ironis," tukas Martin yang menjadi anggota DPR dari Dapil Sumatra Utara II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat) tersebut. 

"Kita sebentar lagi meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung. Canggihnya luar biasa. Coba bayangkan kita tinggal di Desa Siofabanua, di Kabupaten Nias Utara. Mereka masih gelap, lalu menyaksikan orang kota naik kereta cepat sedemikian canggih, sampai 350 km/jam," tegasnya.

Dalam rapat tersebut PLN mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 sebesar Rp5,86 triliun untuk Program Listrik Desa. Melalui PMN itu, PLN akan melistriki 2.097 desa di seluruh Indonesia. Komisi VI DPR RI pun mendukung adanya PMN tersebut.

"Program Listrik Desa harus terus berlanjut sehingga desa di seluruh Indonesia ini bisa dipastikan terang," pungkas Martin.(ADV)