Diskusi Publik IAAC Hasilkan Petisi Mengecam Intervensi Terhadap Institusi KPK

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Institute For Act Against Corruption (IAAC) menggelar Forum group disscusion (FGD) menyoal kegaduhan yang terjadi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Juang, Jakarta, Rabu (19/4/2023). 

Dalam agenda diskusi publik bertema “Menjaga Transformasi, Sinergitas dan Independensi Pemberantasan Korupsi ditengah ancaman intervensi dan polemik” yang dihadiri oleh para narasumber dari pengamat, akademisi dan politisi itu menghasilkan sebuah narasi pencerahan baru terkait polemik yang menyerang KPK belakangan ini.

Ketua Umum DPP FOKSI Natsir Sahib menilai, kerja baik KPK Dalam transformasi paska Revisi UU Tindak Pidana Korupsi Ini sudah mengalami perbaikan dan berjalan dengan Transparansi namun ada konflik interest paska pengembalian Brigjen Endar ke Mabes Polri. 

Polemik ini menghadirkan sebuah diskursus dan dugaan yang mengarah pada Intervensi yang terjadi antar lembaga penegakan Hukum. 

"Dari tengang waktu yang terjadi paska terbitnya surat dan penetapan PLT direktur penyelidikan ada Isu yang digoreng terkesan dipaksakan untuk menjatuhkan ketua KPK dari Jabatannya" kata Natsir Sahib.

Terbukti tengat waktu antara surat dan pencopotan Brigjen Endar terjadi kegaduhan dengan Aksi Masa yang patut diduha di gerakan untuk intervensi dewan pengawas sehingga menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan. 

Natsir meminta KPK harus fokus dan jangan terganggu oleh upaya intervensi yang di lakukan karena impactnya adalah Negative Isu sehingga menganggu kinerja penegakan hukum dan berpotensi menyebabkan kegaduhan "Cicak Vs Buaya" Jilid selanjutnya.

"Saya minta Kapolri mengarahkan kepada jajarannya untuk berhenti melakukan kegiatan yang dapat membahayakan stabilitas Negara sehingga menyebabkan kegaduhan dan minta sinergitas lebih di utamakan daripada egosektoral yang terjadi," jelasnya.

"Selain itu, kepolisian harus kembali ke khitohnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban jangan malah menjadi aktor yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat karena ada dugaan kekuatan dari lembaga dan Jenderal dijajaran kepolisian yang bergerak memunculkan isu sehingga menyebabkan kegaduhan yang berjalan tanpa instruksi dan diluar pengetahuan Kapolri," katanya.

Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Muhammad Natsir Sahib Emrus Sihombing mengatakan bahwa aksi unjuk rasa di KPK belakang ini yang dilakukan ada upaya yang mengarah pada intervensi yang jelas jelas bermuatan politis.

Menurut Emrus, apa yang dilakukan oleh mereka telah mencederai institusi KPK yang telah bekerja optimal dalam memberantas korupsi.

Politikus PKS Mardani Ali Sera juga meminta seluruh pihak menjaga kerja kerja nyata pemberantasan Korupsi. Ia meminta masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pemberantasan korupsi sebagai musuh bersama yang membuat rakyat susah.

Pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan jika sudah seharusnya rakyat mendukung dan menjaga intitusi KPK agar tugas memberantas korupsi dapat berjalan baik. Ia menambahkan, bila KPK adalah lembaga independen yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. (*)