Dinkes Lamongan Perkuat Program Preventif dan Promotif melalui Optimalisasi Puskesmas

LAMONGAN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lamongan memperkuat layanan kesehatan berbasis promotif dan preventif pada 2026. Ini sejalan dengan evaluasi Tim Pansus DPRD Lamongan terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, dr. Moh. Chaidir Annas, M.MKes., M.EK, menegaskan bahwa orientasi pelayanan kesehatan di Lamongan tidak hanya bertumpu pada aspek kuratif, tetapi tetap mengedepankan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

“Dinkes Lamongan tetap berorientasi pada pelayanan promotif dan preventif tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Sementara aspek administratif menjadi alat ukur layanan sekaligus indikator keberhasilan program,” ujar dr Annas, Senin (4/5/2026). 

Menurut dr Annas, hampir seluruh program yang dijalankan di Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan langkah promotif dan preventif yang langsung menyentuh masyarakat.

Program tersebut meliputi kegiatan posyandu, imunisasi, pengendalian penyakit demam berdarah dengue (DBD), tuberkulosis (TBC), penanganan gizi dan stunting, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), pemantauan penyakit, pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), hingga peningkatan kesehatan lingkungan.

Seluruh program itu dilaksanakan secara masif di 32 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan.
Di sisi lain, layanan kuratif seperti rawat jalan dan rawat inap tetap menjadi bagian penting dari pelayanan dasar kesehatan masyarakat.

“Setiap puskesmas rawat inap di Lamongan saat ini memiliki kapasitas sekitar 10 hingga 15 tempat tidur. Jumlah ini memang hanya sebagian kecil dibandingkan banyaknya program promotif dan preventif yang berjalan,” ucapnya. 

Meski demikian, Dinkes memastikan fasilitas tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan layanan masyarakat di masing-masing wilayah kerja puskesmas.

Dalam aspek sarana dan prasarana, dr Annas menyebut kondisi seluruh puskesmas induk di Lamongan saat ini dalam kondisi baik dan layak untuk pelayanan kesehatan masyarakat. 

Namun, beberapa fasilitas masih menjadi prioritas peningkatan agar masyarakat semakin nyaman saat mengakses layanan kesehatan. “Beberapa puskesmas memang kami usulkan untuk peningkatan sarana fisik agar lebih nyaman, tentu dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan anggaran program lainnya,” katanya.

Ia menambahkan, perbaikan terakhir dilakukan di Puskesmas Sukodadi pada 2025. Sementara itu, dari total 109 Puskesmas Pembantu (Pustu), sebagian besar telah diperbaiki, meskipun masih ada beberapa unit yang menjadi prioritas pembenahan pada tahun ini atau tahun depan.

Tak hanya puskesmas, Dinkes Lamongan juga terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan di empat rumah sakit umum daerah (RSUD) yang ada di Lamongan. Menurut dr Annas, masing-masing RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan anggaran dan sarana prasarana sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK).

“Kami terus mendorong seluruh RSUD agar melakukan percepatan pembenahan fasilitas dan kualitas layanan supaya lebih bermutu sesuai harapan masyarakat,” ujarnya. 

Selain itu, rekomendasi DPRD terkait penguatan program LASERKU, penambahan kuota RIG di puskesmas, serta peningkatan peran kader posyandu hingga tingkat desa juga menjadi perhatian serius.

Program LASERKU, lanjutnya, merupakan inovasi pemerintah daerah yang ditujukan khusus bagi warga kurang mampu yang belum tercover BPJS Kesehatan.

“Fokus kami adalah memastikan program ini tetap berjalan baik, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya. 

Untuk mendukung pelayanan hingga tingkat desa, Dinkes juga telah melakukan penguatan kapasitas kader posyandu melalui orientasi yang melibatkan 32 puskesmas sejak awal 2026.

"Kegiatan ini melibatkan petugas promosi kesehatan, bidan koordinator, bidan desa, tenaga gizi, hingga petugas imunisasi.
Langkah tersebut kami harapkan semakin memperkuat pembangunan kesehatan masyarakat dari tingkat desa," ujar dr Annas. 

Dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 90,88 persen, Dinkes Lamongan optimistis kualitas layanan kesehatan akan terus meningkat dan semakin merata, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. (*)