Desak Menteri BUMN Batalkan IPO PT PGE, Presnas BEM PTNU : Meningkatkan Beban Ekonomi Masyarakat

TIMESINDONESIA – Presidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Nahdlatul 'Ulama (PTNU) Se-Nusantara Wahyu Al Fajri menilai rencana privatisasi PT PGE melalui skema penawaran saham perdana Initial Public Offiering (IPO) yang telah dinyatakan oleh Menteri BUMN Erick Thohir itu melanggar konstitusi dalam hal ini pasal 3 butir (a) dan pasal 4 ayat (1) UU Panas Bumi No.21/2014 yang memerintahkan agar eksploitasi panas bumi di selenggarakan untuk menunjang ketahanan dan kemakmuran rakyat. 

“Maka dari itu saya menolak secara tegas privatisasi PT PGE melalui skema penawaran saham perdana, initial public offering (IPO) yang telah di rencanakan Kementrian BUMN. pasalnya sudah di jelaskan juga pada UUD 1945 yang merupakan produk hukum tertinggi negara Indonesia pasal 33 yang mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di gunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, artinya sudah jelas bahwa kekayaan alam yang di anugerahkan oleh Tuhan yang maha esa kepada negara Indonesia di gunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat bukan di gunakan dan di salah gunakan oleh kepentingan golongan atau oligarki,” tegas Wahyu Al Fajri dalam keterangan persnya yang diterima pada Kamis (9/3/2023). 

Selain itu Wahyu Al Fajri menduga rencana privatisasi juga dapat mengurangi pendapatan negara/APBN karena dilakukannya proses unbuilding yaitu memisahkan rantai bisnis Pertamina menjadi anak-anak perusahaan atau sub holding.

Selain itu Wahyu Al Fajri juga mengatakan bahwa proses unbuilding akan meningkatkan beban ekonomi masyarakat sebab naiknya tarif energi.

Lebih jauh lagi Wahyu mengatakan privatisasi membuka jalan bagi para pemilik modal, investor asing, oligarki, kapitalis untuk menjajah dan mengeksploitasi tatanan kehidupan rakyat dan sumberdaya alam yang dimiliki negara. Teringat pepatah Bung Karno dalam konsep Tri sakti bahwasanya Indonesia harus berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan seharusnya ini menjadi acuan untuk menjalankan roda pemerintahan.

Perlu diketahui pertanggal 20 Januari 2023 sampai sekarang proses IPO yang dimotori oleh Kementerian BUMN tersebut telah memasuki tahap akhir dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Maka dari itu atas nama Aliansi BEM PTNU SE Nusantara mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera membatalkan rencana privatisasi PT PGE dan juga anak-anak usaha Pertamina yang lainnya, apabila privatisasi ini tidak segera dibatalkan maka kami tidak segan-segan untuk melakukan pembangkangan sipil dan aksi aksi massa yang sah,” ujar Wahyu Al Fajri selaku presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara.