Pemkab Bondowoso Gunakan BTT Rp 500 Juta untuk Penanganan Bencana di Tujuh Lokasi

BONDOWOSO - Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai menggerakkan langkah cepat dalam penanganan darurat bencana, dengan menggelontorkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar sekitar Rp500 juta. Dana tersebut difokuskan untuk penanganan di tujuh titik terdampak yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo menjelaskan, anggaran tersebut diprioritaskan untuk pemasangan bronjong sebagai upaya pengendalian aliran air di lokasi rawan. 

Tujuh titik tersebut berada di Desa Ampelan (Kecamatan Wringin), Desa Klekean (Kecamatan Botolinggo), Kecamatan Sukosari, serta empat titik di Desa Wonoboyo (Kecamatan Klabang).

“Semua penanganan di tujuh titik itu menggunakan bronjong,” katanya beberapa waktu lalu. 

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso, Ansori, menegaskan bahwa penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai perangkat daerah. 

Selain Dinas BSBK dan BPBD, penanganan juga melibatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), khususnya untuk membantu warga yang terdampak pada sektor hunian.

“Penanganan ini dilakukan lintas sektor agar lebih efektif,” kata Ansori, Rabu (15/4/2026). 

Dalam peninjauan lapangan di Desa Wonoboyo, Kecamatan Klabang, pemerintah mengidentifikasi empat titik prioritas yang harus segera ditangani. 

Di antaranya kawasan jembatan Gapura, aliran Sungai Gunung Putri yang berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, serta sejumlah titik lain yang mengalami kerusakan akibat banjir.

Sebagai langkah awal, pemasangan bronjong dilakukan untuk menahan derasnya arus air agar tidak langsung menghantam pemukiman warga. Upaya ini bersifat sementara, mengingat sebelumnya banjir kerap meluap hingga merendam rumah dan lahan pertanian.

Di sisi lain, kerusakan infrastruktur juga berdampak pada akses transportasi warga. Jembatan penghubung Desa Leprak dan Desa Wonoboyo yang rusak kini hanya bisa dilalui melalui jalur darurat.

 Pemerintah daerah pun menyiapkan rencana pembangunan jembatan permanen melalui skema Perubahan APBD, dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp500 juta karena belum masuk dalam perencanaan awal RKPD.

“Ini menjadi bagian dari penanganan jangka panjang, terutama untuk memperkuat infrastruktur di kawasan rawan bencana,” jelasnya.

Rangkaian bencana memang terus terjadi sejak awal 2026. Banjir di Desa Wonoboyo tercatat terjadi pada Februari 2025 dan kembali terulang pada 8 Maret 2026, yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum serta belasan rumah warga.

Tak hanya itu, di Desa Klekean, Kecamatan Botolinggo, sebuah jembatan dilaporkan ambles total akibat derasnya arus sungai setelah hujan lebat. Secara keseluruhan, hujan intensitas tinggi yang melanda Bondowoso juga menyebabkan sedikitnya tiga jembatan mengalami kerusakan parah pada 30 Maret 2026, termasuk jembatan penghubung Desa Sempol–Bandilan di Kecamatan Prajekan, serta jalur Desa Tarum–Sempol. (D)