Antisipasi Bencana Alam, Plt Sekda Morotai Pimpin Rakor Bentuk Tim Jitupasna BNPBD

TIMESINDONESIA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPBD) Morotai gelar rapat koordinasi dan pembentukan Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) yang berlangsung di Lantai II Aula Kantor Bupati Morotai, Selasa (21/3/2023).

Rakor dan pembentukan Tim Jitupasna yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi BNPBD itu dipimpin langsung oleh Plt Sekda Morotai F Revi Dara dan dihadiri perwakilan dari masing masing OPD terkait.

F Revi Dara sebagi Plt Sekda Pemkab Morotai mengutarakan bahwa Morotai memiliki potensi bencana yang cukup tinggi, karena berada di atas berbagai lempeng. Baik lempeng Asia maupun lempeng Australia kemudian ditambah patahan lain yang dari Papua sehingga butuh kewaspadaan dini.

"Adanya potensi ini perlu kita lakukan perencanaan yang baik untuk identifikasi bencana. Jangan sampai ketika bencana kita sendiri yang kerepotan. Saya mantan salah satu kepala bidang BNPB Papua, karena itu mengenai kerja-kerja bencana saya sedikit paham," ujar Revi mengingatkan.

Dalam rangka penanggulangan bencana, kata Revi, maka di BNPB ada tiga bidang yang terbentuk. Bidang kesiapsiagaan itu sebelum bencana terjadi, ada bidang disaat bencana yang namanya bidang kedaruratan logistik, kemudian yang pasca bencana adalah bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menurutnya, semua bidang itu penting namun yang ditegaskan disini adalah bidang kesiapsiagaan yaitu bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi sebuah bencana. 

"Bukan kita minta-minta bencana, tidak. Karena daerah kita daerah yang memiliki potensi bencana yang besar maka dilakukan perencanaan. Kemarin pak Bupati ikut pertemuan dengan presiden sudah menegaskan bahwa hampir semua daerah banyak pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran," terangnya.

Nah, lanjut dikatakan Kepala Dinas Pendidikan ini, bahwa Pj Bupati sudah membahas itu dan dalam kebijakan di tahun depan akan berupaya mengalokasikan anggaran bencana.

Untuk itu, ia mengingatkan bagi OPD terkait yang tidak memiliki Dana Tidak Terduga (DTT) yaitu untuk mengantisipasi yang telah terjadi. Tetapi harapannya harus disiapkan dan mengalokasikan yang pra bencananya.

Prabencana yang dimaksud mengedukasikan masyarakat, menyusun rencana kontinjensi gempa, rencana kontinjensi banjir, rencana kontinjensi (renkont) untuk tsunami, apakah pemda sudah punya atau belum ini yang wajib dipersiapkan.

Diketahui, tiap-tiap kategori bencana itu masing-masing punya renkont. Tidak terpadu menjadi satu, misalnya gempa bumi, banjir dan lainnya rekontnya berdiri sendiri karena cara penanggulangan berbeda-beda.

"Misalnya gempa, bagaimana rencana kontinjensinya, siapa saja yang terlibat, Dinas sosial perannya apa, TNI-Polri perannya apa, Dinkes perannya apa, Dinas Pendidikan perannya apa, Dinas PU perannya apa ketika bencana itu terjadi sehingga tugas-tugas semua ini harus terdistribusi," paparnya.

Menurut Plt Sekda, jadi semua sektor itu mempunyai peran masing-masing dalam rencana kontinjensi. Maka dari itu, Tim segera menyusun agar supaya ketika gempa terjadi itu tidak saling menyalahkan. 

Jika tidak, tegas Plt Sekda, BNPB yang akan disalahkan padahal ada peran-peran OPD lain. Peran Dinsos dengan dapur umumnya, peran BPD apa, peran Dinkes apa, peran PU apa, kemudian peran-peran LSM untuk datang melakukan apa, disitu diatur semuanya dalam rencana kontinjensi.

"Hal ini sangat penting maka semua sektor diundang agar kita sepemahaman untuk menyusun sebuah rencana, apalagi ini kebutuhan pasca bencana. Kita tidak minta-minta bencana tetapi kita harus punya rencana kontinjensi untuk mengedukasi masyarakat agar kita tahu bagaimana potensi ini dan bagaimana penanganannya," tegasnya.

"Bagaimana kita mensimulasikan ke masyarakat, kalau boleh 3 bulan sekali. Simulasi bagaimana menyelamatkan diri saat bencana gempa bumi maupun tsunami. Sehingga kesiapan masyarakat itu sudah paham bagaimana cara larinya ketika gempa, tsunami dan lainnya," tutup Plt Sekda Morotai.(*)