Antisipasi Antre Panjang Layanan BPJS Kesehatan, Abdul Haris: Batasi Kuota Faskes

TIMESINDONESIA, BONTANG – Anggota Komisi I DPRD Bontang Abdul Haris menyarankan pemerintah agar Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar dilakukan pembatasan. 

Pembatasan yang dimaksud adalah membatasi jumlah kuota yang masuk dalam Faskes tersebut. Banyaknya peserta masuk dalam satu Faskes mengakibatkan antrean panjang peserta yang berobat. 

Apalagi di Kota Bontang ada beberapa Faskes yang memang anggotanya masih kurang. 

“Saya melihat ada Faskes yang memiliki jumlah yang cukup banyak,” ujar Abdul Haris di Sekretariat DPRD Bontang, Senin (4/12/23).

Ia mencontohkan rekannya, pasien masuk pagi yang mendapat rujukan ke RSUD terlebih dahulu mengambil rujukan di Faskes Pertama. Namun, dari Faskes pertama menyampaikan bisa diambil waktu siang hari. 

Sementara, pasien ini perlu ditangani segera karena sebelumnya masuk ICU, namun harus mengambil dahulu rujukan di Faskes pertama. 

“Sehingga saya sarankan kalau ada fasilitas umum pakai itu saja, daripada menunggu fasilitas BPJS antraannya cukup panjang,” beber dia. 

Ia meminta sistem rujukan itu kembali diatur, agar tidak satu Faskes yang mendapat kuota banyak. Sementara Faskes yang lainnya kekurangan kuota. 

Ia mengatakan, dalam sistem pasti bisa dilihat Faskes mana saja yang sudah banyak dan mana yang masih kurang kuotanya. Karena ketika menuruti kemauan masyarakat, kemungkinan ada satu Faskes yang bakal over kuota. Sehingga itu bisa menjadi antrean panjang bagi masyarakat yang akan berobat di Faskes tersebut. 

“Saran saya, tolong ada pembatasan kuota untuk setiap Faskes kalau ingin bisa adil, sehingga  masyarakat yang membutuhkan cepat bisa sgera terlayani” jelas Pokitikus Partai PKB. 

Di tempat sama, Laily Jumiati, Kepala BPJS Kesehatan Kota Bontang menyampaikan pihaknya sudah mengatur disebabkan adanya sistem rekredensial setiap tahun. 

Seperti klinik satelit 1 kuota tinggi, karena klnik satelit 1 merupakan klinik dengan kuota paling banyak di Kota Bontang.

“Alhamdulillah di Bontang itu tidak ada yang melebihi kuota,” imbuhnya. 

Ditambahkannya untuk jam buka layanan mengikuti dari jumlah kuota yang terdaftar. Apabila kalau melebih kuota tidak akan terdaftar di Faskes tersebut. Secara rekredensial itu memungkinkan, namun sistemnya yang belum jalan dengan optimal. 

“Nah sistemnya itu yang belum jalan optimal, lebih lagi kami genjarkan sosialisasi ke masyarakat. Supaya pada saat masyarakat datang ke Faskes mereka sudah siap dengan mobile JKN,” terang Laily menanggapi saran Anggota Komisi I DPRD Bontang Abdul Haris ini. (*)