Anggota DPRD Jatim Tekankan Pembangunan Berkelanjutan Demi Generasi Mendatang

TIMESINDONESIA, KEDIRI – Anggota DPRD Jawa Timur Khusnul Arif menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur berkelanjutan, terutama di wilayah Kediri Raya. Hal itu ditegaskan di sela sosialisasi pengembangan infrastruktur yang berbasis pada prinsip berkelanjutan dan berkeadilan. 

Khusnul Arif mengungkapkan tahun 2025 merupakan masa dimana sejumlah daerah memasuki kepempimpinan baru dengan kepala daerah baru. Seiring dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah baik itu Kota, Kabupaten serta provinsi dalam waktu dekat akan membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

RPJMD sediri merupakan perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk jangka waktu lima tahun. 

"RPJMD ini adalah bagian dari visi dan misi gubernur terpilih maupun bupati dan wali kota terpilih. Nah itu nanti akan kelihatan arah pembangunan selama lima tahun ke depan itu seperti apa. Termasuk di dalamnya adalah terkait dengan infrastruktur," ujar anggota dewan dari fraksi Nasdem itu, Minggu (16/03/2025). 

Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur itu menjelaskan di Kabupaten Kediri dan Kota Kediri perlu adanya pembangunan berkelanjutan, yang manfaatnya tidak hanya untuk generasi saat ini tapi juga generasi mendatang. 

"Bahwa ketika bicara pembangunan, tidak hanya untuk pembangunan kebutuhan saat ini. Tapi bagaimana nanti pembangunan ini berdampak juga, bermanfaat juga untuk generasi mendatang," tambahnya. 

Khusnul Arif menambahkan pembangunan infrastruktur yang sifatnya berkelanjutan, tidak bisa diselesaikan dalam waktu satu sampai tiga tahun. Tapi juga ada pembangunan yang memang berpotensi jangka pendek. Sebagai contoh pembangunan infrastruktur untuk mengantisipasi terjadinya perubahan bencana. 

"Ini menjadi sangat penting karena pemerintah ini harus melakukan kajian yang mendalam. Ada potensi-potensi di titik-titik rawan yang bisa terjadi banjir seperti yang sudah terjadi di Plosoklaten (Kabupaten Kediri)," jelasnya. 

Terkait banjir di Plosoklaten, Pemerintah yang Daerah dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kediri telah berkirim surat terkait lahan yang harus ditanami tanaman keras agar tetap bisa melakukan penyerapan air. 

"Bahwa saya dengar pemerintah daerah sudah berikan surat ke PTPN, alhamdulillah kalau seperti itu. Bahwa lahan yang dikelola oleh PTPN sebagaimana fungsi seharusnya. Kalau alih fungsi, misalkan tanaman keras menjadi tanaman musiman, ya ini tidak sesuai. Kalau tidak sesuai harusnya kembali ke pemerintah pusat untuk pengelolaannya," urainya. 

Langkah berkirim surat ke PTPN tersebut dinilai sudah tepat. "Untuk memastikan bahwa lahan tersebut harus ditanami tanaman keras yang salah satunya nanti bisa menyerap air hujan ini kemudian mengelola air hujan menjadi air tanah dan seterusnya," tutur Khusnul Arif. (*)