Aksi di Mabes Polri, Movenesia Dorong Evaluasi Kinerja

JAKARTA Sejumlah massa yang tergabung dalam gerakan Movenesia (Move for Indonesia) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Selasa (24/2/2026). 

Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan evaluasi terhadap kinerja institusi Polri serta sejumlah tuntutan pembenahan internal.

Dedi Setiawan, Koordinator Lapangan aksi, menilai implementasi program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) perlu dievaluasi secara menyeluruh. 

Ia menyebut masih terdapat sejumlah persoalan di lapangan yang menjadi perhatian masyarakat.

“Kami melihat adanya jarak antara slogan dan praktik di lapangan. Karena itu, kami meminta adanya pembenahan yang konkret,” ujar Dedi dalam orasinya.

Sementara itu, Zulfani Narahaubun, Perwakilan Movenesia lainnya, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk aspirasi publik yang menginginkan reformasi di tubuh Polri. 

Ia menilai perbaikan sistem pengawasan dan penegakan disiplin internal perlu diperkuat guna mencegah terulangnya dugaan pelanggaran oleh oknum aparat.

“Kami berharap ada perubahan yang nyata dan terukur agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin kuat,” katanya.

Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyampaikan lima poin tuntutan. Pertama, meminta Presiden RI mengevaluasi kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Kedua, mendorong penguatan reformasi internal Polri agar kasus dugaan kekerasan dan penyalahgunaan kewenangan tidak terus berulang.

Ketiga, meminta adanya tanggung jawab moral dan politik pimpinan institusi atas berbagai persoalan yang terjadi. 

Keempat, menolak penggunaan istilah “oknum” apabila pelanggaran dinilai terjadi berulang tanpa perbaikan sistemik. 

Kelima, menuntut proses hukum yang adil, transparan, serta pemberian sanksi tegas terhadap anggota yang terbukti melanggar.

Movenesia menyatakan aksi tersebut merupakan bagian dari penyampaian aspirasi secara terbuka dan damai. Mereka berharap tuntutan yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemangku kebijakan guna mendorong perbaikan institusi kepolisian ke depan. (*)