Akademisi di Malang Kritik Keras Kepemimpinan Jokowi

Puluhan orang dari akademisi dan gabungan masyarakat Malang Raya menggelar aksi kecaman terhadap kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai minim moral d ...

Februari 5, 2024 - 16:00
Akademisi di Malang Kritik Keras Kepemimpinan Jokowi

TIMESINDONESIA, MALANG – Puluhan orang dari akademisi dan gabungan masyarakat Malang Raya menggelar aksi kecaman terhadap kepemimpinan Presiden RI Jokowi yang dinilai minim moral dan etika.

Aksi tersebut digelar di Bundaran Alun-alun Tugu Malang, Senin (5/2/2024) pagi tadi. Terlihat puluhan orang dari masyarakat Malang, mulai dosen lintas perguruan tinggi, perwakilan elemen masyarakat sipil, LSM, ibu rumah tangga hingga mahasiswa pun ikut dalam aksi seruan yang disebut, reformasi jilid 2 'Indonesia Krisis Kepemimpinan dan Keteladanan Bangsa'.

Perwakilan akademisi Malang Raya, Purnawan Dwikora Negara mengatakan, aksi ini dilandasi oleh hilangnya moral dan etika, seperti contohnya oleh para pemimpin negara Indonesia saat ini.

Akademisi-di-Malang-b.jpg

Maka dari itu, seruan bersama dengan 86 elemen masyarakat sipil dan akademisi ini dinamakan seruan luhur sebagai bagian dari mengingatkan hilangnya etika dan moral.

"Pagi ini menyatakan seruan luhur, karena kami berangkat dari menyangkut keluhuran budi, etika, sebuah situasi moral etik yang saat ini sedang tergerus dan terdegradasi," ujar Purnawan, Senin (5/2/2024).

Ia mengungkapkan, jika pemimpinnya rusak, maka rakyat juga ikut rusak. Hal ini sesuai pernyataan dari seorang cendikiawan muslim, yakni Imam Al-Ghazali bahwa 'Tidaklah terjadi kerusakan rakyat itu kecuali dengan kerusakan penguasa dan tidaklah rusak para penguasa kecuali dengan kerusakan para ulama'.

Bahkan, kata Purnawan, Indonesia sendiri saat ini tengah mengalami krisis keteladanan, krisis etika, krisis hukum hingga krisis multidimensi. Ia menyebut, sesuai Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa bahwa Indonesia saat ini mengalami kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa.

"Kita punya Tap MPR tentang etika dan itu sampai sekarang masih berlaku dan menjadi kewajiban pemimpin negara dan bangsa untuk mewujudkan tentang etika," tegasnya.

Pria yang juga sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang menuturkan, aksi ini digelar karena pemerintah selama ini tidak pernah mendengar masukan dari para akademisi. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk turun ke jalan agar suara mereka didengar.

"Sebenarnya para dosen tidak diam, karena ada forum rektor di perguruan tinggi. Jadi ketika tidak banyak direspon, maka kita turun. Selain itu, kami melihat secara partai-partai oposisi tidak mengambil peran dan tidak mengambil bagian," tuturnya.

Sementara, dalam keterangan resminya, akademisi dan masyarakat sipil Malang Raya menyebut bahwa telah terjadi gejala kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa.

Hal ini tampak dari gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan mendekati hari H Pemilu. Dimana kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis yang menggerus demokrasi Indonesia.

Kemudian, rendahnya sikap kenegawaranan mulai dari Presiden, Mahkamah Konstitusi bahkan para ketua partai dan para Capres-Cawapres yang menunjukkan rendahnya etika Budi luhur bangsa yang cenderung melakukan perundungan politik berbangsa bernegara.

Sementara, salah seorang ibu bernama Happy Budi Febriasi yang ikut dalam aksi tersebut mengaku kecewa dengan kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden RI, khususnya di akhir masa jabatannya.

Akademisi-di-Malang-c.jpg

Ia melihat, mulai berkurang etika dan negara yang diperlihatkan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Kami melihat praktik KKN yang dilakukan dengan telanjang dan kasat mata oleh pemimpin yang dipilih oleh kita. Ini yang kita takutkan bahwa tidak ada pendidikan etika yang akhirnya mau tidak mau kita hirup sebagai warga negara," tegasnya.

Ia mengakui jika Jokowi memang memiliki hak politik yang diperbolehkan untuk memilih dan berkampanye. Akan tetapi, sebagai pemimpin negara seolah olah Jokowi kehilangan moral setelah secara terang terangan berpihak pada salah satu capres dan cawapres.

"Saya melihat seharusnya moral dan etika itu di atas hukum. Jadi harusnya ditaati dan dilakukan. Sementara sikap presiden yang boleh berkampanye itu hak pribadi sebagai warga negara, tapi itu presiden," tandasnya.(*)

Apa Reaksi Anda?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow