Wujudkan Data KUMKM yang Akurat, Rakorda PL KUMKM 2023 Provinsi Maluku Digelar

TIMESINDONESIA, AMBON – Untuk mewujudkan Basis Data Tunggal Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2023 (PL-KUMKM2023), maka digelar Rapat Koordinasi Daerah untuk Pendataan Lengkap KUMKM 2023 yang digelar dengan sorotan tema “KUMKM Kuat Maluku Maju”, pada Rabu (30/8/2023), di Hotel Santika Premiere Ambon.

Kegiatan itu dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si, IPU, yang dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Maritje Pattiwaellapia, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku Nasir Kilkoda, Pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku, akademisi, narasumber, pelaku KUMKM, dan unsur lainnya.

Membacakan sambutan tertulis Gubernur Maluku pada kesempatan itu, Sekda mengatakan atas nama pemerintah daearah Provinsi Maluku, dirinya menyambut baik dan mendukung penyelenggaraan Rakorda. Kegiatan ini sebagai sarana menyatukan persepsi dalam melaksanakan tugas di bidang statistika.

Pihaknya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran BPS Provinsi Maluku, yang selalu bekerja dengan penuh semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

“Karakteristik keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM), sangat dinamis berkembang, dimana kebijakan pemerintah dalam memperdayakan KUMKM membutuhkan, indikator data makro dan mikro, by name by address, untuk menunjang urgensi pembangunan basis data Tunggal Koperasi dan UMKM, dalam rangka penyediaan satu data KUMKM yang akurat dan menyeluruh,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, pendataan lengkap Koperasi dan UMKM, bertujuan untuk memperoleh data KUMKM yang bergerak di berbagai aktivitas sosial kecuali usaha pertanian, untuk memperoleh informasi terkait pelaku usaha, unit usaha menurut wilayah, maupun lapangan usaha, penggunaan tenaga kerja, pasokan dan pasar, struktur pendapatan dan pengeluaran dari kegiatan berusaha, dan pemanfaatan digitalisasi pada koperasi dan UMKM.

“Ketersediaan data berupa gambaran kebutuhan pelaku Koperasi dan UMKM sangat dibutuhkan untuk keperluan perencanaan dan evaluasi. Untuk itu pemerintah terus berupaya mendorong terciptanya data tunggal melalui sistem informasi terintegrasi, karena penyebaran basis data tunggal yang terintegrasi dan berkelanjutan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, penetapan sasaran, pemantauan dan evaluasi program KUMKM, dan pengukuran kinerja,” terangnya.

Ia menegaskan, pelaksanaan Pendataan Lengkap KUMKM tahun 2023 dapat berjalan dengan baik jika semua elemen berkolaborasi mulai dari Pemerintah Provinsi, Dinas Koperasi dan UMKM, Pemerintah Kabupaten/Kota, stakeholder, OPD Provinsi maupun Kab/Kota, perguruan tinggi, semua elemen masyarakat yang menjadi sasaran 4 lokasi yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian barat dan Kota Tual.

“Saya mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan data dengan sebenar-benarnya sehingga terwujud data KUMKM yang akurat, berkualitas dan dapat bermanfaat dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku,” katanya.

Pada kesempatan itu Pattiwaelapia mengatakan, tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan profil data Koperasi dan UMKM yang bergerak di berbagai aktivitas usaha, kecuali usaha pertanian.

“Periode pendataan lapangan dimulai dari 15 September sampai 14 Oktober 2023, cakupannya pada 4 kabupaten, mengingat kegiatan BPS di akhir tahun, diharapkan 4 BPS Kabupaten Kota, agar bisa lebih cermat, membuat strategi pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan timeline, sumber daya, dan membagi tugas secara profesional,” jelasnya.(*)