Wali Kota Malang Beri Sorotan Tajam untuk Pemanipulasi Pajak

TIMESINDONESIA, MALANG – Wali Kota Malang, Sutiaji memberi sorotan tajam terhadap para pelaku usaha yang main main soal pajak hingga melakukan manipulasi. Hal ini ia lakukan, setelah adanya banyak temuan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang beberapa waktu lalu.

Dari temuan sidak Bapenda Kota Malang, setidaknya ada lima usaha restoran dan kafe yang diduga memanipulasi pajak. Sehingga, Pemerintah Daerah (Pemda) mengalami kebocoran mencapai Rp2 miliar.

Menurut Sutiaji, pajak tersebut adalah titipan uang dari rakyat atau para konsumen kepada resto atau kafe yang nantinya disetorkan kepada pemerintah untuk pembangunan daerah.

"Pajak itu titipan uang rakyat, WP (Wajib Pajak) itu malah yang makan. Saya kemarin kaget dan mestinya ini harus tidak segan bagi mereka yang mempermainkan bukan urusan kami nanti. Sanksinya minimal empat kali denda," ujar Sutiaji, Kamis (13/4/2023).

Sutiaji menilai, tindakan yang berujung pada manipulasi pajak tersebut bisa saja dikategorikan sebagai tindakan penggelapan. Sebab, pajak sebesar 10 persen itu adalah pajak yang dipungut dari konsumen saat transaksi atau melakukan pembayaran.

"Saya minta jangan main-main, karena ada kaitannya dengan masalah tindak pidana korupsi. Itu uang rakyat. Potensinya (pajak) kalau tidak salah ada Rp4 miliar atau Rp8 miliar," ungkapnya.

Sementara, hingga saat ini pihak Bapenda Kota Malang terus melakukan proses identifikasi terhadap resto yang diduga melakukan manipulasi pajak. Baik melakukan klarifikasi maupun menghitung ulang pajak yang dimanipulasi untuk selanjutnya wajib disetorkan beserta dendanya.

"Makannya, kami akan koordinasi juga dengan Korpsuogah KPK, karena uang itu adalah amanah. Tentu akan kami peringatkan. Ini juga akan terus kami sasar, jangan main-main dengan uang rakyat," tegasnya.

Terlebih, kata Sutiaji, dari informasi yang ia terima bahwa pengusaha yang melakukan manipulasi pajak tersebut tergolong orang yang mampu. Menurutnya, hal tersebut merupakan ironi jika kenyataannya memang seperti itu.

"Pengusaha itu rata-rata orang mampu. Kok mentolo mangan (tega makan) duit rakyat. Kan ada yang terang terangan, ada dobel akun, ini disisipkan," tuturnya.

Dengan begitu, Sutiaji memastikan bahwa pemerintah Kota Malang tidak akan segan untuk mengambil tindakan tegas kepada para pengusaha yang terbukti melakukan manipulasi pajak. Apalagi, jika hal tersebut telah sering kali dilakukan.

"Itu nanti bisa berurusan dengan APH (Aparat Penegak Hukum) kalau ada kesengajaan. Kami hitung berapa kali dia lakukan itu (manipulasi pajak, kalau berkali kali bukan kami yang bertindak, kami sudah koordinasi dengan Korsupgah KPK," pungkasnya.(*)