Viral Motor Listrik BGN, Ini Klarifikasi Resmi Soal Jumlah dan Distribusinya
BGN memberikan klarifikasi soal video viral motor listrik berlogo lembaga. Pengadaan memang ada, namun belum dibagikan dan jumlahnya jauh dari isu 70 ribu unit.
JAKARTA Klarifikasi disampaikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terkait viralnya video sepeda motor berlogo lembaga tersebut di media sosial. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa kendaraan tersebut memang bagian dari pengadaan resmi, namun belum didistribusikan kepada petugas di lapangan.
Menurut Dadan, pengadaan sepeda motor listrik ini telah masuk dalam anggaran tahun 2025 dan ditujukan untuk mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Meski demikian, proses distribusi belum dilakukan karena masih menunggu tahapan administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional kepala SPPG, tetapi motor tersebut belum dibagikan," ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa realisasi pengadaan kendaraan dilakukan secara bertahap, dimulai sejak Desember 2025. Hal ini merupakan prosedur standar agar seluruh aset negara tercatat dan dapat digunakan sesuai aturan yang berlaku.
Menanggapi kabar yang beredar luas terkait jumlah motor mencapai 70 ribu unit, Dadan memastikan informasi tersebut tidak benar. Ia menyebut jumlah aktual motor listrik yang direalisasikan sebanyak 21.801 unit dari total pemesanan 25 ribu unit pada tahun anggaran 2025.
"Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25 ribu unit yang dipesan di tahun 2025," kata Dadan.
Lebih lanjut, BGN mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. Video yang menunjukkan motor listrik masih terbungkus plastik belum dapat dipastikan kebenarannya dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
Pengadaan kendaraan ini sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperlancar implementasi program pemenuhan gizi di berbagai daerah di Indonesia. Dengan dukungan operasional yang memadai, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan merata.(*)
Apa Reaksi Anda?
