Veto Rusia-China Gagalkan Resolusi Selat Hormuz

JAKARTA Upaya Amerika Serikat mengamankan jalur vital Selat Hormuz justru berbalik arah di panggung diplomasi global. Resolusi Dewan Keamanan PBB yang didorong sekutunya, Bahrain, resmi kandas setelah diveto Rusia dan China, menandai kebuntuan baru di tengah memanasnya konflik Iran-AS.

Hasil voting menunjukkan 11 negara mendukung, dua menolak—Rusia dan China—serta dua abstain. Namun, mekanisme veto anggota tetap membuat rancangan tersebut gagal disahkan.

Selat Hormuz bukan sekadar jalur regional. Ia menjadi salah satu choke point energi dunia, dengan sekitar 38 persen perdagangan minyak mentah global melintasi kawasan ini. Selain itu, jalur ini juga mengangkut gas, produk minyak olahan, hingga sekitar 30 persen pasokan helium dunia.

Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif Al-Zayani, menegaskan urgensi tersebut. “Dewan gagal memikul tanggung jawabnya terhadap tindakan ilegal yang membutuhkan respons tegas tanpa penundaan,” ujarnya usai pemungutan suara.

Bahrain sendiri memiliki posisi strategis sebagai sekutu utama Amerika Serikat di Teluk, termasuk menjadi basis Armada Kelima Angkatan Laut AS di Manama. Hubungan ekonomi keduanya juga erat, dengan nilai investasi dan perdagangan mencapai miliaran dolar.

Revisi Berulang, Tetap Ditolak

Rancangan resolusi sebenarnya telah mengalami sejumlah revisi untuk meraih konsensus. Awalnya, teks mengizinkan penggunaan “segala cara yang diperlukan”, termasuk opsi militer.

Namun, penolakan dari negara-negara pemegang veto memaksa perubahan bertahap—dari pendekatan ofensif menjadi defensif, hingga akhirnya hanya berupa dorongan koordinasi keamanan maritim tanpa otorisasi tindakan.

Versi final bahkan hanya “sangat mendorong” negara-negara terkait untuk menjaga keamanan pelayaran, sekaligus mendesak Iran menghentikan gangguan terhadap kapal komersial.

Meski demikian, kompromi tersebut tetap tidak cukup untuk menghindari veto.

Iran dan Narasi Pembatasan

Di tengah polemik ini, Iran menegaskan bahwa mereka tidak menutup Selat Hormuz sepenuhnya, melainkan hanya membatasi akses bagi kepentingan tertentu, terutama Amerika Serikat dan Israel.

Langkah tersebut disebut sebagai respons atas serangan besar-besaran yang diklaim terjadi tanpa provokasi sejak awal 2026, yang menurut narasi Iran menimbulkan korban besar, termasuk tokoh penting negara.

Narasi ini menjadi bagian dari perang informasi yang memperumit posisi diplomasi di tingkat global.

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, mengecam keras veto Rusia dan China. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk keberpihakan yang memperburuk situasi.

“Amerika Serikat berdiri bersama Bahrain dan negara-negara Teluk pada saat penting ini,” ujarnya. Ia juga menuding Iran “menyandera Selat Hormuz” dan mengancam stabilitas ekonomi global.

Pernyataan tersebut selaras dengan retorika keras Presiden AS Donald Trump, yang sebelumnya mengancam akan melakukan serangan besar jika kepentingan negaranya di kawasan tidak dipenuhi. (*)