UNESCO Desak Perlindungan Jurnalis dari Ancaman Disinformasi dan AI

JAKARTA - Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) mendesak pemerintah serta masyarakat sipil global untuk memperkuat dukungan terhadap jurnalisme independen. Langkah ini dinilai mendesak guna menjamin arus informasi yang bebas di tengah tren penurunan kebebasan pers di berbagai belahan dunia.

Direktur Jenderal UNESCO, Khaled El-Enany, menekankan bahwa informasi yang akurat merupakan kebutuhan vital publik, terutama dalam menjaga stabilitas global.

"Saya menyerukan kepada negara anggota dan seluruh mitra kami untuk berinvestasi dalam jurnalisme sebagai pilar perdamaian. Informasi yang bebas dan akurat merupakan hal penting bagi publik," ujar Khaled El-Enany dalam siaran pers Kantor Regional UNESCO Jakarta, Minggu (3/5/2026).

UNESCO menegaskan bahwa kebijakan terkait perdamaian, pemulihan, dan keamanan harus mencakup perlindungan terhadap integritas informasi serta kebebasan media. Hal ini dipandang setara dengan aspek krusial lainnya seperti kemanusiaan, kelembagaan, dan ekonomi. Selain itu, aspek pembiayaan berkelanjutan menjadi sorotan agar perusahaan media dapat terus bertahan di tengah krisis finansial.

"Ruang redaksi di seluruh dunia sedang berjuang untuk bertahan secara finansial, dan menghadapi ancaman eksistensial. Di tengah penyebaran disinformasi melalui media sosial dan kecerdasan artifisial dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, jurnalisme menjadi garis pertahanan terakhir bagi masyarakat terhadap manipulasi dan perpecahan," lanjut Khaled.

Tren Penurunan Kebebasan Ekspresi

Laporan terbaru UNESCO mengungkapkan data mengkhawatirkan. Sejak 2012, kebebasan berekspresi di tingkat global merosot sebesar 10 persen. Penurunan signifikan ini tercatat menyamai periode krisis besar dunia, seperti masa menjelang Perang Dunia II dan akhir periode Perang Dingin pada penghujung 1970-an.

Berdasarkan analisis data dari Varieties of Democracy (V-Dem), praktik sensor diri (self-censorship) di kalangan jurnalis melonjak hingga 69 persen dalam rentang waktu 2012 hingga akhir 2025. Tren ini dipicu oleh meningkatnya tekanan hukum, mulai dari gugatan pencemaran nama baik hingga regulasi yang membatasi ruang gerak jurnalistik.

Ancaman di Ruang Digital

Selain tekanan regulasi, kekerasan di ruang digital turut menjadi ancaman serius, khususnya bagi jurnalis perempuan. Riset dari International Center for Journalists (ICFJ) dan UN Women bersama UNESCO menunjukkan bahwa 75 persen jurnalis perempuan pernah mengalami kekerasan daring.

Sebanyak 42 persen dari korban tersebut mengaku bahwa serangan di dunia maya berlanjut menjadi ancaman atau kekerasan fisik di dunia nyata. Angka ini melonjak dua kali lipat dibandingkan data tahun 2020 yang hanya berada di angka 20 persen.

Optimisme di Tengah Tantangan

Meski menghadapi tantangan berat, UNESCO mencatat adanya perkembangan positif di beberapa sektor. Dari 194 negara yang disurvei pada 2025, hampir separuhnya telah memiliki kerangka hukum yang mengakui media komunitas, termasuk dukungan finansial untuk memperkuat pluralisme media.

Hingga saat ini, sebanyak 139 negara anggota PBB juga telah mengadopsi jaminan hukum terkait hak publik dalam mengakses informasi. Di sisi teknologi, kehadiran alat digital dan kecerdasan buatan (AI) justru memicu kolaborasi internasional dan perkembangan jurnalisme investigasi lintas batas.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap keberanian insan pers, UNESCO menganugerahkan Penghargaan Kebebasan Pers UNESCO/Guillermo Cano kepada Sudanese Journalists Syndicate. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi para jurnalis Sudan yang tetap menjalankan tugas profesinya di tengah situasi konflik dan risiko tinggi. (*)