Tunggu Pemutihan Denda, Ribuan Wajib Pajak Kota Batu Tunda Bayar PBB

BATU - Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Batu hingga akhir triwulan II 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. 

Berdasarkan catatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), penerimaan PBB-P2 baru mencapai Rp6,6 miliar, sementara pada periode yang sama tahun 2025 mampu menembus Rp9,4 miliar.

Capaian tersebut juga masih jauh dari target penerimaan PBB-P2 tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp53,6 miliar. Meski demikian, Bapenda menilai kondisi itu masih sesuai dengan pola pembayaran wajib pajak yang selama ini terjadi di Kota Batu.

Kepala Bapenda Kota Batu, Mohammad Nur Adhim, mengatakan rendahnya realisasi bukan disebabkan lemahnya proses penagihan, melainkan karena sebagian besar masyarakat memilih menunda pembayaran hingga pemerintah mengeluarkan program pembebasan sanksi administrasi atau pemutihan denda.

"Biasanya wajib pajak menunggu program pemutihan atau pembebasan denda. Setelah program itu keluar, baru mereka berbondong-bondong membayar melalui bank persepsi," katanya, Minggu (12/7/2026).

Ia menjelaskan, karakter pembayaran PBB berbeda dengan jenis pajak daerah lainnya karena hanya dilakukan sekali dalam setahun. 

"Akibatnya, penerimaan pada semester pertama belum bisa menggambarkan total potensi yang akan diterima hingga akhir tahun anggaran," paparnya.

Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak PBB di Kota Batu masih berkisar 70 persen. Artinya, sekitar 30 persen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) setiap tahun masih menjadi tunggakan yang menambah nilai piutang daerah.

"Piutang PBB memang paling besar dibandingkan pajak lain karena selalu ada akumulasi tunggakan. Biasanya masyarakat baru melunasi ketika akan melakukan transaksi jual beli tanah yang membutuhkan persyaratan BPHTB," ujarnya.

Meski realisasi pada semester pertama masih rendah, Pemkot Batu tetap optimistis target penerimaan akan terus meningkat pada paruh kedua tahun ini. 

"Sebab, berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, mayoritas pembayaran PBB dilakukan masyarakat menjelang akhir tahun sehingga penerimaan diperkirakan akan mengalami kenaikan signifikan," tuturnya. (*)