Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin, Pemkab Banyuwangi Perjuangkan Bantuan Kewirausahaan

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan meluncurkan program inovatif yang fokus pada pemberdayaan kewirausahaan.

Dalam upayanya mendukung program tersebut, Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) sedang memperjuangkan bantuan kewirausahaan untuk masyarakat dengan kemiskinan ekstrim hingga Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. 

Kali ini, Dinsos PPKB Banyuwangi masih mengerjakan persiapan pengajuan data untuk tahun 2024 mendatang.

Kepala Dinsos PPKB Banyuwangi, Henik Setyorini mengatakan, pihaknya pada tahun 2023 lalu sempat ada pengajuan untuk bantuan tersebut. Namun, masih belum disetujui atau lolos seleksi.

"Sehingga kita melakukan evaluasi dan kita matangkan untuk pengajuan tahun depan," kata Henik, Rabu (5/7/2023).

Perlu diketahui, seleksi di Dinsos Provinsi Jatim memang terbilang cukup ketat. Diantaranya yakni merujuk pada data kemiskinan ekstrem. Sedangkan di kabupaten yang terletak di paling ujung timur Pulau Jawa ini masih ada kemiskinan ekstrem, namun jumlahnya tidak sebesar pada kabupaten lainnya di Jawa Timur.

"Tahun kemarin yang diprioritaskan adalah kabupaten yang angka kemiskinan ekstremnya tinggi. Banyuwangi tidak lolos," terangnya.

Tahun ini pihaknya optimis Banyuwangi bisa lolos. Mengingat di Banyuwangi juga masih ada masyarakat miskin ekstrem dan nasibnya juga patut diperjuangkan.

Kepala Dinsos PPKB Banyuwangi, Henik Setyorini di ruang kerjanya. (FOTO: Fazar Dimas/TIMES Indonesia)

Untuk masyarakat miskin pengajuannya berupa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yakni, berupa uang cash transfer. Syaratnya mereka harus sudah memiliki usaha dan dinilai mampu mengembangkan usahanya.

"Di Banyuwangi ada dua kelompok yang diajukan. Per kelompok berisi 10 orang," cetusnya.

Begitupun untuk WRSE, syaratnya mereka adalah wanita yang berperan sebagai tulang punggung keluarga. Bantuannya berupa cash transfer digunakan untuk tambahan modal usaha. Di Bumi Blambangan ada 4 kelompok WRSE yang diajukan.

Selain itu, yang diusulkan adalah eks klien UPT Dinsos Jatim. Meliputi Wanita Tuna Sosial, Orang Berkebutuhan Khusus dan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ). 

Mereka adalah individu yang sempat di rehabilitasi dan mendapat pelatihan usaha di panti sosial. Kriterianya 2 tahun lulus dari pelatihan. Memiliki usaha yang berkembang sesuai dengan digeluti selama proses pelatihan di UPT.

"Bantuannya diberikan kepada individu berupa cash transfer nanti digunakan untuk pengembangan usaha. Di Banyuwangi ada 13 orang yang diajukan," imbuhnya. (*)