Tingkat Kepercayaan pada Polri Naik, Setara: Kado Terbaik Hari Bhayangkara

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri naik menjadi 76,4 persen. Hal tersebut terungkap dari survei Indikator Politik bertema evaluasi publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum.

Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Herdardi mengatakan, tren peningkatan kepercayaan terhadap Polri tersebut adalah capaian kolektif institusi Polri yang ditopang oleh berbagai satuan kerja di bawah kepemimpinan presisi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. 

"Genap 1 tahun dari berbagai prahara di tubuh Polri, mantra Presisi telah menjadi pemicu dan pemacu kinerja Polri memulihkan kepercayaan masyarakat. Tentu ini adalah kado terbaik di Hari Bhayangkara 1 Juli 2023," katanya dalam keterangan resminya diterima TIMES Indonesia, Selasa (4/7/2023).

Menurutnya, meskipun angka tersebut  berpredikat cukup, tren yang terus meningkat, diharapkan akan mampu mendorong kepercayaan publik hingga di atas 80 persen di waktu mendatang. 

Kata dia, sebagai sebuah persepsi, hasil survei memang mampu menyajikan generalisasi gambaran untuk mengukur sebuah kinerja. 

"Hasil survei tentu menuntut kajian dan pemetaan lanjutan, sehingga diketahui secara detail titik-titik mana yang membutuhkan akselerasi penanganan sehingga mempercepat dan meningkatkan kepercayaan publik," jelasnya.

Herdardi memandang, dalam setahun menangani berbagai tantangan, Kapolri telah membuktikan bahwa disiplin tinggi anggota, monitoring kinerja yang ketat, transformasi berbagai layanan, memastikan kesetaraan hukum, dan menjaga stabilitas keamanan secara humanis, diyakini telah mampu mengubah wajah institusi Polri menjadi lebih baik. 

Ia menyampaikan, sejumlah agenda di tahun politik akan menjadi penentu utama integritas Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi dan melayani masyarakat, dan melakukan penegakan hukum. 

"Polri juga akan diuji dengan banyak irama politik di ruang publik, baik dengan menggunakan instrumen hukum, trial by the mob dalam kasus-kasus yang diorkestrasi pihak tertentu, termasuk mengantisipasi perilaku para conflict entrepreneur yang menghendaki gangguan keamanan, mendapat ruang melakukan politisasi berbagai hal sehingga mampu melimpahkan benefit dan insentif politik elektoral," ujarnya. (*)