Terima Audiensi KAMMI, Wali Kota Samarinda Tegaskan Ruang Kritik dan Kolaborasi Mahasiswa

SAMARINDA - Komunikasi antara pemerintah dan generasi muda kembali diperkuat di Anjungan Karangmumus. Wali Kota Samarinda Andi Harun menerima audiensi pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Samarinda.

Digelar dalam suasana dialog yang terbuka dan konstruktif, pertemuan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang pertukaran gagasan antara pemerintah dan kalangan mahasiswa.

Didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda dr. Ismed Kusasih serta jajaran Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP), Wali Kota menyambut langsung kehadiran para pengurus KAMMI.

Ketua Umum PD KAMMI Samarinda, Hari Setyo Nugroho, memimpin rombongan dalam audiensi tersebut.

Selain memperkenalkan kepengurusan, KAMMI juga menyampaikan undangan kepada Wali Kota untuk menghadiri pelantikan organisasi dalam waktu dekat.

Dialog kemudian berkembang ke isu yang lebih luas, terutama terkait capaian pembangunan di Samarinda dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam forum tersebut, KAMMI menyampaikan apresiasi terhadap berbagai kebijakan yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat.

“Dalam banyak hal, kami mengapresiasi keberhasilan pembangunan di Kota Samarinda. Termasuk kebijakan yang menurut kami sangat berpihak, yaitu tentang nasib 49.000 lebih warga Samarinda peserta BPJS Kesehatan,” ujar Hari.

Ia juga menyoroti perubahan wajah kota yang semakin berkembang, baik dari sisi infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, kemajuan tersebut turut membangun rasa percaya diri generasi muda Samarinda, terutama saat berinteraksi dengan mahasiswa dari daerah lain.

Menanggapi hal itu, Andi Harun menyampaikan apresiasi atas pandangan yang disampaikan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan peran mahasiswa sebagai mitra kritis dalam proses pembangunan.

“Kami sangat terbuka menerima masukan, kritik, dan saran. Jangan pernah ragu untuk menyampaikan kritik, karena itu bagian penting dari perbaikan,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa pembangunan daerah saat ini tetap berjalan meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal.

Kebijakan efisiensi anggaran, menurutnya, bukan berarti menghentikan program, tetapi mengarahkan belanja pada sektor prioritas yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.

Pendekatan ini dinilai menjadi kunci agar pembangunan tetap berlanjut secara efektif dan terukur. Di tengah tantangan tersebut, sinergi dengan berbagai elemen, termasuk mahasiswa, menjadi faktor penting dalam menjaga arah kebijakan tetap responsif.(d)