Tekan Inflasi di Maluku, Gubernur Sampaikan Hasil Rakornas Pengendalian Inflasi 2023

TIMESINDONESIA, AMBON – Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail menghadiri Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 yang dipimpin scara langsung olah Presiden RI Jokowi di di Istana Merdeka, Kamis (31/8/2023),

Hadir juga dalam Rakornas dengan tema “Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan” itu, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, serta Gubernur Bank Indonesia.

Presiden mengungkap pentingnya pengendalian inflasi nasional yang mencapai angka 3,08% di Juli 2023.

Presiden dalam penegasannya mengatakan bahwa pengendalian inflasi di Indonesia ditangani dengan menggabungkan kebijakan moneter, fiskal serta pengecekan di lapangan secara langsung. Selain itu, dia juga menyinggung tentang permasalahan harga beras yang mengalami kenaikan akibat dampak dari el nino, serta upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan pemerintah dalam menstabilkan harga beras tersebut.

Presiden juga mengingatkan para Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk berperan aktif dalam menggunakan anggaran mereka untuk secara langsung mengintervensi pasar demi menjaga inflasi tetap terkendali.

“Jangan sampai inflasi kita naik lagi karena itu sangat memberatkan masyarakat,” tegas Jokowi.

Dalam konteks global, Presiden membicarakan prediksi kekeringan ekstrem yang akan berlangsung hingga awal 2024 akibat el nino, dan fakta bahwa saat ini 19 negara tengah membatasi ekspor guna melindungi rakyat mereka.

Presiden turut menyoroti tingkat inflasi di 15 provinsi yang masih di atas nasional meskipun sudah berada di bawah 5%, di antaranya Maluku dengan angka inflasi 4,2%, dan Jawa Timur dengan inflasi 4,1%. Sementara di Kalbar 4%, DIY 4%, Papua Barat 3,9%, NTT 3,8%, Maluku Utara 3,7%, dan Kalsel 3,6%.

Dia mengingatkan bahwa sementara tingkat inflasi ini sudah semakin baik, namun hati-hati dan perhatian lebih besar pada integrasi data stok dan neraca pangan daerah.

“Saya menyampaikan terima kasih karena sudah di bawah angka inflasi 5%, namun ini perlu mendapat perhatian dalam jangka pendek seperti, integrasi data stok, neraca pangan daerah, dimana data penting ini harus betul-betul dipegang, harus diintegrasikan, sehingga pengambilan keputusan betul-betul ada, karena pegangannya yaitu data,” ungkapnya.

Presiden juga mengakui pentingnya koordinasi antar daerah dan menekankan pentingnya mengesampingkan ego daerah demi kepentingan lebih besar NKRI. Dia juga menekankan perlunya optimalisasi fiskal daerah dengan fokus pada dua hal penting: pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Rakornas ini juga dihadiri secara virtual oleh TPID Provinsi Maluku yang bertempat di lantai 2 Kantor Gubernur Maluku. Selain itu, Rakornas juga dihadiri oleh berbagai Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan unsur-unsur lainnya. (d)