Syarief Hasan: Dukungan Anggaran dan Sinergi Riset Menuju Bangsa Berdaya Saing

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, mendorong untuk menjadikan riset dan pengembangan (R&D) sebagai prioritas dalam anggaran. Ini penting karena persaingan global semakin berkaitan dengan digitalisasi, otomatisasi, dan industri berkelanjutan.

"Jika kita tidak cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang semakin kompetitif ini, kita akan terus tertinggal," ucapnya, Minggu (24/9/2023).

Data dari Research and Development World (2023) menunjukkan bahwa Indonesia hanya berada di peringkat ke-34 dari 40 negara dalam hal riset dan anggaran riset kita hanya mencapai US$ 8,2 miliar pada tahun 2022, dengan rasio anggaran riset terhadap PDB yang sangat rendah. Ini jauh di bawah negara seperti Amerika Serikat (US$679,4 miliar, peringkat pertama) atau Brasil (US$37 miliar, peringkat kesepuluh).

"Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, anggaran riset terus menurun dari tahun ke tahun. Misalnya, pada APBN 2018, alokasi anggaran riset mencapai Rp 26 triliun, namun kemudian turun menjadi Rp 12 triliun pada tahun 2021, dan semakin menurun menjadi Rp 10 triliun pada tahun 2023. Hal ini sangat memprihatinkan. Idealnya, anggaran riset harus meningkat setiap tahun dan menjadi prioritas utama. Dengan penurunan ini, inovasi dan daya saing kita akan terancam. Ini baru dari segi anggaran, belum lagi soal hubungan antara riset dan industri," ungkap Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Laporan Indeks Inovasi Global (2022) juga menunjukkan bahwa Indonesia hanya berada di peringkat ke-75 dari 135 negara. Di Asia Tenggara, kita masih kalah dalam hal daya saing dengan negara seperti Singapura (peringkat ke-7), Malaysia (peringkat ke-36), Thailand (peringkat ke-43), Vietnam (peringkat ke-48), atau Filipina (peringkat ke-59). Ini menandakan bahwa daya saing kita masih rendah, meskipun kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, terdidik, dan berkualitas, pembangunan bisa lebih optimal dan cepat. Tanpa itu, negara akan kesulitan untuk mencapai status negara berpendapatan menengah tinggi atau bahkan negara maju.

Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini mendukung peningkatan anggaran riset. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diharapkan dapat memainkan peran penting dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan, mengintegrasikan berbagai organisasi riset dengan perguruan tinggi dan dunia usaha. Namun, hal ini memerlukan dukungan pemerintah untuk memastikan bahwa riset dan industri terhubung erat. Hasil riset harus dapat diimplementasikan dalam produk nyata di berbagai sektor.

"Kita perlu memiliki kedaulatan dalam bidang riset dan inovasi. Penguatan organisasi riset dan implementasi hasil riset adalah langkah awal menuju negara yang memiliki daya saing. Ini harus tercermin dalam anggaran yang mencukupi dan kerja sama lintas-sektoral yang kuat antara Kementerian dan lembaga negara, BUMN, perguruan tinggi, dan dunia usaha," kata Syarief Hasan. (*)