Surplus 900 Ribu Ton Beras, Gubernur Jateng Minta Intervensi Harga Jelang Lebaran

SEMARANG Potensi surplus beras di Jawa Tengah pada triwulan pertama 2026 diperkirakan hampir 900 ribu ton. Namun, di saat yang sama, realisasi serapan gabah dan beras oleh Perum Bulog Kanwil Jawa Tengah baru mencapai 12,39 persen dari target tahunan. Kondisi ini menjadi perhatian serius Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjelang Idulfitri 2026.

Berdasarkan data Perum Bulog Kanwil Jawa Tengah, realisasi serapan hingga 1–2 Maret 2026 tercatat 63.909 ton setara beras. Angka tersebut setara 12,39 persen dari target pengadaan 2026 sebesar 515.722 ton setara beras.

Data itu disampaikan Kepala Bulog Kanwil Jateng, Sri Muniati, dalam audiensi bersama Gubernur Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (3/3/2026).

Sri Muniati menjelaskan, periode puncak panen pada Maret–April menjadi momentum krusial untuk mengejar target serapan. Saat ini, rata-rata serapan harian sekitar 3.000 ton. Untuk memenuhi target tahunan, diperlukan percepatan hingga 3.900 ton per hari.

“Artinya masih perlu penguatan sekitar 900 ton per hari agar target pengadaan 2026 bisa tercapai,” ujarnya.

Selain beras, Bulog Jateng juga mendapat penugasan menyerap jagung pipil kering untuk Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) dengan target 73.776 ton pada 2026. Hingga awal Maret, realisasinya baru 5.230,85 ton atau 7,09 persen dari target.

Di sektor minyak goreng rakyat, realisasi penerimaan Minyakita mencapai 6.099.616 liter atau 90,06 persen dari rencana pengadaan 6.772.540 liter. Dari jumlah tersebut, lebih dari 3 juta liter telah didistribusikan melalui 38 pasar SP2KP, 31 pasar pengecer lainnya, 59 pasar rakyat, serta jaringan binaan.

Sementara itu, posisi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Jawa Tengah per 1 Maret 2026 tercatat 344.312 ton setara beras. Stok jagung pipil kering mencapai 8.103 ton dan minyak goreng 3.530.273 liter.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, Frans Dasilva, memastikan produksi daerah dalam kondisi aman dan bahkan surplus. Perkiraan produksi gabah kering giling (GKG) Januari–Maret 2026 mencapai 3,35 juta ton, dengan potensi surplus beras sekitar 900 ribu ton setelah dikonversi dengan kebutuhan konsumsi.

“Secara produksi kita surplus. Tantangannya ada pada distribusi dan tata kelola agar pasokan tetap di Jawa Tengah dan memperkuat cadangan,” katanya.

Ia juga menyebut harga gabah di tingkat petani telah melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram. Di sejumlah daerah, harga gabah mencapai Rp6.700 hingga Rp7.000 per kilogram. Meski demikian, harga beras di tingkat konsumen relatif terkendali, masih di bawah Rp13.000 per kilogram.

Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan pemerintah daerah tidak boleh lengah terhadap dinamika harga menjelang Lebaran.

“Kita tidak boleh terlena. Segera lakukan intervensi agar tidak terjadi fluktuasi harga tinggi. Koordinasi diperkuat,” tegasnya.

Menurut Luthfi, surplus produksi harus menjadi kekuatan strategis bagi daerah dan nasional, bukan justru melemah akibat tata kelola distribusi yang tidak terkendali. Ia menyoroti potensi beras produksi Jawa Tengah yang mengalir ke provinsi lain, sementara kebutuhan lokal tetap harus terjaga.

“Gabah surplus harus jadi kebanggaan dan kekuatan daerah. Jangan sampai distribusinya tak terkontrol,” ujarnya.

Untuk memperkuat pengendalian pasokan dan stabilitas harga, Luthfi meminta Sekretaris Daerah berkoordinasi dengan DPRD Jawa Tengah guna menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) terkait tata kelola distribusi beras.

Langkah tersebut dinilai penting agar surplus produksi benar-benar menopang ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung stabilitas pasokan nasional menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. (*)