Sosialisasi Kebangsaan, DPRD Kaltim Ajak Masyarakat Bontang Jangan Terpecah Belah

TIMESINDONESIA, KALIMANTAN – Urgensinya menanamkan nilai kebangsaan kepada seluruh stakeholder menjadi perhatian penuh DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). 

Melalui anggota DPRD Kaltim Kaharuddin Ja'far, Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Wasbang) ke-5 digelar di Hotel Bintang Sintuk, Jalan Urea, Kecamatan Bontang Utara, Kamis (9/11/2023).

Dalam sosialisasi tersebut, pria yang pernah menjabat Ketua DPRD Bontang itu turut menggandeng dua narasumber ahli di bidangnya. Yakni, Samsudin Banna sebagai mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bontang, serta Lettu Arh Yohanes Bay sebagai Pasiter dan Pasi Intel Kodim 0908/BTG.

Dalam sambutannya, Kaharuddin Ja'far menyampaikan, kegiatan sosialisasi wasbang merupakan tanggung jawab seluruh anggota DPRD Kaltim. Semua Legislator Karang Paci kembali ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk memberikan edukasi kepada masyarakat

“Sosialisasi ini akan terus berlanjut sampai delapan kali dengan menyasar seluruh elemen masyarakat,” ucap pria yang akrab disapa KJ tersebut.

Sosialisasi ini turut dihadiri ratusan warga Bontang. Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan materi terkait empat konsensus kebangsaan.

Antara lain Pancasila sebagai dasar negara dan dasar ideologi negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Para narasumber sama-sama menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan perlu terus dipupuk setiap masyarakat agar menumbuhkan cinta terhadap tanah air, menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, mempertebal rasa kebanggan terhadap bangsa Indonesia, serta menjadi sarana persatuan.

Kesua narasumber juga mengingatkan, keberagaman suku bangsa dan agama yang ada di Indonesia, dinilai akan mudah dipecah belah oleh pihak lain bila masyarakat tidak memahami hakikat dari empat konsensus kebangsaan tersebut.

"Apalagi saat ini, di Indonesia sudah memasuki tahun politik," kata anggota DPRD Kaltim ini. (*)