Senopati Syndicate: Publik Percaya TNI-Polri Bisa Menjaga Netralitas pada Pemilu 2024

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Senopati Syndicate menyelenggarakan polling terbuka melalui jejaring media sosial yang disebarkan melalui whatsapp, facebook, twitter, IG, dan tiktok. Dari penyebaran tersebut, terkumpul sebanyak 1.196 pengguna polling. Pertanyaan yang diajukan untuk polling adalah “apakah publik yakin bahwa TNI-Polri akan menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024?” Jawabannya dibagi menjadi lima kategori: 1) Sangat Percaya, 2) Percaya, 3) Tidak Percaya, 4) Ragu-ragu, 5) Sangat Tidak Percaya.

Pemberitaan netralitas TNI-Polri adalah desakan dari publik sejak Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut dalam kontestasi sebagai calon presiden (Cawapres) mendampingi calon presiden (Capres) Prabowo. Desakan seperti ini adalah positif sebab publik menilai bahwa TNI-Polri adalah lembaga professional yang kepentingannya untuk bangsa dan negara, bukan partisan. Selain juga bahwa netralitas TNI-Polri sudah diatur dalam setiap UU TNI dan Polri. Desakan netralitas juga tidak sebatas pada TNI-Polri tetapi juga untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN). 

Netralitas yang dimaksud dalam pemilu 2024 adalah bagi seluruh anggota TNI-Polri tidak memihak atau memberi dukungan kepada Parpol manapun dan tidak terlibat dalam politik praktis, tidak memberi fasilitas/sasaran dan prasarana milik TNI-Polri kepada pasangan calon atau partai politik, dan juga memberikan panduan gaya ketika dipotret. Bagi anggota TNI-Polri sampai saat ini tidak memiliki hak pilih dalam Pemilu. Setiap istri dari anggota TNI-Polri meski memiliki hak pilihnya tetapi juga menjaga untuk tidak memberikan dukungan secara terbuka kepada paslon atau parpol manapun. Ini sama halnya dengan seluruh ASN. Mereka memiliki hak pilih tetapi tidak diperbolehkan memberikan dukungan secara terbuka. 

Presiden Joko Widodo pada 5 Oktober 2023 menegaskan agar seluruh ASN baik di tingkat kabupaten/kota hingga Tingkat pusat untuk menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Khusus untuk TNI-Polri, Jokowi tidak hanya menekankan netralitas saja tetapi juga sinergitas. Kepercayaan publik yang berbeda-beda pilihan terhadap TNI-Polri yang professional akan memberikan dampak proses dan hasil pemilu yang berkualitas dan damai. Pernyataan Jokowi ini sudah disampaikan sebelum Gibran secara resmi dinyatakan sebagai cawapres berpasangan dengan capres Prabowo Subiyanto. Suara pernyataan netralitas TNI-Polri dari presiden sangat penting di tengah masyarakat Indonesia sedang terbelah karena perbedaan pilihan politik. Presiden Jokowi juga meminta TNI-Polri memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan politik itu wajar. Pada 17 Juli 2023, Senopati Syndicate mengumumkan akan pentingnya netralitas TNI-Polri yang di kawal oleh presiden Jokowi. Suara kenceng netralitas dari Jokowi akan meneguhkan profesionalitas TNI-Polri dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. 

Dalam berbagai survei nasional, TNI di ujung pemerintahan Presiden Jokowi masih tertinggi dari Lembaga negara lainnya Tingkat kepercayaan publiknya. Pada 2 Juli 2023, Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengumumkan kepercayaan public terhadap TNI mencapai 95,8 persen. Kemudian, posisi Polri berada di angka 76,4 persen. Peneliti Utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi mengatakan Polri kini berada di posisi keempat terkait tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Di posisi pertama masih ditempati TNI, menyusul presiden, Mahkamah Agung.

Kemudian polling Senopati Syndicate menguatkan kepercayaan public pada TNI-Polri tentang menjaga netralitas pada Pemilu 2024. Hasilnya sebanyak 77, 70 persen masyarakat yakin bahwa TNI-Polri akan bersikap netral pada Pemilu 2024.

Polling adalah salah satu metode untuk mengetahui suara publik. Namun demikian, Senopati Syndicate mengatakan bahwa pertama hasil polling ini tidak mewakili populasi masyarakat Indonesia. Kedua, hasil polling ini juga tidak merepresentasikan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Sebab, polling ini tidak seperti survei yang dilakukan lembaga riset. Meski demikian, penting dicatat bahwa ada sebanyak 22,30 persen yang tidak percaya, termasuk ragu-ragu bahwa TNI-Polri akan menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Prosentasi ini harus menjadi perhatian bagi TNI-Polri untuk tetap menjaga dan mengawal negtralitasnya pada Pemilu 2024.

Dengan begitu, Senopati Syndicate mengatakan bahwa upaya netralitas TNI-Polri harus tetap di kawal dan dijaga sebab pertama, untuk menjaga kepercayaan public terhadap dua institusi ini. Kedua, untuk tetap mendorong dan terus memperkuat portofolio TNI-Polri menjalankan tugasnya secara professional dan hanya tertuju untuk kepentingan bangsa dan negara, serta cita-citanya. Ketiga, netralitas TNI-Polri ini akan menjadi kunci pada pelaksanaan Pemilu 2024 berkualitas dan berjalan damai. (*)