Semester Pertama 2026 Terjadi 195 Bencana di Bondowoso

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso mencatat sebanyak 195 kejadian bencana selama semester pertama 2026. Jumlah tersebut menunjukkan tingginya intensitas bencana yang didominasi banjir, cuaca ekstrem, dan kekeringan di wilayah Bondowoso.

Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, menjelaskan bahwa berdasarkan catatan BPBD, sepanjang 2025 terjadi 351 bencana. 

Sementara hingga pertengahan 2026, jumlah kejadian sudah mencapai 195 kasus atau rata-rata hampir satu hingga dua kejadian setiap hari.

"Yang mendominasi di Bondowoso adalah bencana hidrometeorologi, seperti banjir, cuaca ekstrem, dan kekeringan," kata Kristianto usai membuka kegiatan pembentukan kepengurusan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di Aula BPBD Bondowoso, Jumat (31/7/2026).

Menurutnya, bencana yang dipengaruhi faktor alam tidak dapat dicegah sepenuhnya. Namun, dampaknya dapat diminimalkan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan upaya pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan.

Salah satu langkah yang terus dilakukan BPBD adalah memberikan edukasi kepada masyarakat sejak usia dini melalui program sekolah tangguh bencana dan desa tangguh bencana. 

Edukasi tersebut di antaranya menanamkan kebiasaan memilah serta mengelola sampah sebagai bagian dari perubahan perilaku yang dapat mengurangi potensi bencana.

"Kami sangat berharap ada perubahan perilaku yang dimulai dari tingkat dasar, khususnya melalui dunia pendidikan," ujarnya.

Selain penguatan kapasitas masyarakat, BPBD juga mendorong terbentuknya kolaborasi yang lebih luas melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). 

Forum ini dinilai memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyinergikan berbagai unsur pentahelix, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, hingga organisasi sosial.

Kristianto menegaskan, keberhasilan penanggulangan bencana tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki peran sesuai kapasitas masing-masing, baik pada tahap pencegahan, saat terjadi bencana, maupun pascabencana.

"Adanya keterpaduan itu sangat menentukan keberhasilan penanggulangan bencana, baik pada fase pra-bencana, saat bencana, maupun pascabencana. FPRB memiliki peran yang sangat strategis sebagai mitra pemerintah," tegasnya.

Ia menambahkan, forum tersebut menjadi ruang koordinasi bagi berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap isu kebencanaan sehingga program pengurangan risiko dapat disusun secara lebih terarah dan efektif.

BPBD juga mulai membangun komunikasi dengan kalangan dunia usaha serta sejumlah yayasan untuk memperluas dukungan terhadap program-program mitigasi di Bondowoso.

"Seberapa pun tantangan yang dihadapi, jika dilakukan secara bersama-sama, terencana, dan terukur, maka upaya pengurangan risiko bencana akan lebih efektif," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, BPBD Bondowoso sekaligus membentuk kepengurusan FPRB periode 2027–2029. Kepengurusan forum ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari tenaga pendidik, aktivis lingkungan, jurnalis, PMI, komunitas sosial, BPBD, LP2SM, hingga berbagai elemen masyarakat lainnya.(*)