Sebut Munculnya Radikalisasi Politik, Ketua PP Muhammadiyah Ingatkan Etika Berpolitik Jelang 2024

TIMESINDONESIA, MALANG – Salah satu organisasi Islam besar di Indonesia, yakni Muhammadiyah yang memiliki puluhan juta kader, tentu menjadi sasaran empuk bagi para pelaku politik praktis untuk mendulang suara jelang Pemilu 2024 mendatang.

Salah satu Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas mengatakan, bukan menjadi masalah jika ada kader Muhammadiyah yang terjun ke dunia politik. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk aktualisasi dalam berdemokrasi.

Namun, ia mengingatkan bagaimana etika dalam berpolitik saat setelah berkomitmen untuk terjun dalam dunia politik.

"Ketika sudah mengambil satu keputusan untuk berkhidmat di bidang politik praktis, harus ada jaminan dalam kebebasan politik yang berada," ujar Busyro saat ditemui di Kota Malang, Rabu (17/5/2023).

Busyro berpandangan, saat ini telah terjadi degradasi moral dalam berpolitik di Indonesia. Kondisi ini tentu sangat disayangkan, karena menunjukkan adanya kelunturan etika berdemokrasi.

"Apakah orang-orang yang ingin menjaga Marwah dalam rangka komitmen menjaga demokrasi dan berkebangsaan ituntidak mengalami proses peluruhan atau degradasi atau demoralisasi ketika UU berkaitan dengan politik, UU Parpol, UU Pemilu, UU Pilkada, produknya seperti politik praktis sekarang ini," ungkapnya.

Bahkan, menurut Busyro bahwa politik praktis saat ini dimana telah terjadi radikalisasi politik. Hal ini, tentu sangat memprihatinkan baginya dan harus ada undang-undang yang menjamin kebebasan berpolitik yang beradab.

"Terjadi radikalisasi di sektor politik, ketika korupsi itu adalah aktornya, maknanya radikalisasi. Ini cerminan dari radikalisasi politik," tegasnya.

Oleh karenanya, Busyro meminta kepada seluruhnya, terkhusus tokoh Muhammadiyah untuk bisa merorientasikan kepada rakyat dalam konteks kenegaraan.

"Kita pikirkan negara, kita prihatinkan negara, tapi kita juga memberikan solusi bagaimana negara ini dikelola semakin berbasis etika keilmuan, etika demokrasi dan kejujuran secara kelembagaan," tuturnya.

Sementara, Muhammadiyah melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bersama perguruan tinggi organisasi, kini tengah melakukan konsolidasi antar para tokoh.

Kegiatan tersebut tentu membahas soal politik, kebangsaan dan kebijakan publik yang hasilnya akan dibawa ke rapat kerjat nasional.

"Hasilnya nanti setelah lima regional meeting, kami akan melakukan rakernas untuk memotret situasi terkait dengan politik, ekonomi, demokrasi di semua sektor. Dan nanti, hasilnya akan kami sampaikan, terutama kepada lembaga negara sebagai komitmen kami serta kepada unsur-unsur masyarakat sipil lainnya juga, karena jangan sampai dilupakan," tandasnya. (*)