Satu Tahun Pemerintahan Cianjur, Poslogis: Antara Megahnya Citra dan Pahitnya Realita

CIANJUR Satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur dinilai belum memberikan dampak perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sejumlah janji politik yang termaktub dalam dokumen perencanaan dianggap masih belum terealisasi secara konkret, sementara kualitas layanan publik dasar di lapangan cenderung stagnan.

Hal itu dikatakan pengamat dan pegiat, Asep Toha, Direktur Poslogis dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2/2026).

Asto, sapaan akrab Asep Toha, menilai bahwa tahun pertama seharusnya menjadi momentum krusial untuk konsolidasi dan eksekusi program. 

Namun, kondisi di Cianjur justru memperlihatkan adanya kelemahan dalam penentuan skala prioritas dan kepemimpinan eksekutif. 

Menurutnya, warga membutuhkan layanan nyata dan keputusan tegas, bukan sekadar narasi dalam dokumen perencanaan. 

Dalih keterbatasan anggaran atau persoalan masa lalu dianggap tidak lagi relevan karena kepala daerah dipilih untuk memberikan solusi.

Catatan Poslogis menyoroti beberapa persoalan mendasar yang masih menjadi keluhan warga. Di sektor infrastruktur, ketimpangan pembangunan jalan, khususnya di wilayah Cianjur Selatan, masih terjadi dan menghambat distribusi ekonomi. 

"Selain itu, realisasi program unggulan seperti dana bantuan untuk tingkat RT dinilai belum sesuai dengan skema yang dijanjikan saat masa kampanye," kata Asto.

Sektor kesehatan juga tidak luput dari evaluasi. Layanan di RSUD Sayang dan sejumlah puskesmas masih diwarnai antrean panjang serta distribusi tenaga medis yang tidak merata. 

Sementara itu, di bidang lingkungan hidup, muncul sorotan terkait inkonsistensi pemerintah daerah terhadap proyek geothermal di kawasan Gunung Gede-Pangrango serta ketiadaan masterplan pengelolaan sampah yang fundamental.

Asep juga mengkritik gaya komunikasi pemerintah daerah yang dinilai lebih menitikberatkan pada aspek citra di media sosial ketimbang transparansi data anggaran. 

Publik dianggap masih kesulitan mengakses rincian APBD secara terbuka. Informasi yang disampaikan sering kali disederhanakan dalam bentuk konten visual singkat di platform digital, yang menurutnya sulit untuk diuji akuntabilitasnya secara mendalam.

Persoalan internal birokrasi, seperti keterlambatan upah tenaga honorer dan sopir dinas, turut menjadi indikator perlunya evaluasi efisiensi anggaran. 

Selain itu, penanganan pascabencana gempa juga dilaporkan masih menyisakan masalah, mulai dari pencairan dana stimulan hingga ketidaksinkronan data penerima bantuan. 

"Kondisi ini dikhawatirkan akan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat jika tidak segera dilakukan koreksi serius," ungkap dia menjabarkan.

Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh dengan kembali pada orientasi penyelesaian masalah rakyat. 

"Cianjur membutuhkan kepemimpinan yang hadir secara nyata dalam kebijakan strategis, melampaui kehadiran yang bersifat seremonial di ruang publik," tandasnya.(*)