Program MBG Disorot Akademisi Pacitan, FEBI IAIT Sodorkan Lima Rekomendasi

PACITAN Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi Pacitan.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam (IAI) Attarmasi Pacitan bahkan menyodorkan sejumlah rekomendasi strategis agar pelaksanaan program tersebut berjalan lebih efektif, berkelanjutan, sekaligus selaras dengan prinsip ekonomi syariah.

Dekan FEBI IAI Attarmasi Pacitan, Domi Cahyo Damai, menilai program MBG merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut tetap perlu dikawal secara akademik agar benar-benar memberi kemaslahatan luas bagi masyarakat.

“Program ini sangat baik. Kami tentu mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat perbaikan gizi nasional. Tapi sebagai institusi akademik, kami juga punya tanggung jawab moral untuk memberi masukan agar pelaksanaannya tetap profesional dan berlandaskan prinsip maslahah,” ujar Domi, Jumat (5/3/2026).

Pandangan itu tidak muncul tanpa dasar. FEBI IAI Attarmasi sebelumnya melakukan kajian internal merespons data Kementerian Kesehatan RI yang menunjukkan angka stunting nasional masih berada di kisaran 20 persen hingga akhir 2024. Artinya, persoalan gizi anak masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya tuntas.

Di lapangan, kata Domi, program MBG memang sudah mulai berjalan di sejumlah daerah. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Mulai dari kualitas bahan pangan yang tidak selalu sama hingga distribusi yang belum sepenuhnya merata.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, FEBI IAI Attarmasi kemudian merumuskan lima rekomendasi strategis agar program MBG dapat berjalan lebih optimal.

Rekomendasi pertama adalah integrasi standar halal dan thayyib dalam penyediaan pangan. Dalam perspektif ekonomi Islam, kualitas makanan tidak hanya dilihat dari kandungan gizinya, tetapi juga dari aspek kehalalan serta proses pengolahan yang baik.

Karena itu, Domi menilai perlu adanya sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal, serta dinas kesehatan untuk memastikan standar mutu pangan yang benar-benar terjaga.

Rekomendasi kedua berkaitan dengan keadilan distribusi dan akurasi data penerima manfaat. Program MBG, menurutnya, harus benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Pemutakhiran data penerima manfaat menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.

Ketiga, program MBG juga dinilai memiliki peluang besar untuk menggerakkan ekonomi lokal. Pelibatan koperasi, pelaku UMKM, petani, hingga peternak daerah sebagai pemasok bahan pangan bisa menciptakan efek ganda bagi perekonomian masyarakat.

“Program ini sebenarnya tidak hanya soal gizi. Kalau dikelola dengan kolaboratif, ia bisa menjadi penggerak ekonomi daerah,” jelasnya.

Rekomendasi keempat menyangkut transparansi pengelolaan anggaran. FEBI IAI Attarmasi mendorong penggunaan sistem pelaporan digital pada setiap Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG). Sistem ini diharapkan dapat memudahkan proses audit serta memperkuat akuntabilitas penggunaan dana publik.

Sementara itu, rekomendasi kelima adalah memperkuat sinergi dengan instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga filantropi dinilai dapat memperluas jangkauan program, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sangat rentan secara ekonomi.

Melalui berbagai rekomendasi tersebut, FEBI IAI Attarmasi Pacitan menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pengembangan kebijakan publik berbasis kajian akademik.

“Kalau pengelolaannya amanah, transparan, dan melibatkan potensi ekonomi lokal, kami optimistis program ini bisa melahirkan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan unggul di masa depan,” pungkas Domi. (*)