Profesor Pertanian Bahas Kedaulatan Pangan Pondasi Negara di FP UB

TIMESINDONESIA, MALANG – Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember (UNEJ), Prof. Dr. Ir. Soetriono, M.P mengingatkan pentingnya kedaulatan pangan dalam seminar nasional yang diadakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (FP UB) dengan tema “Dialog Kedaulatan Pangan dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045” Senin (10/4/2023).

Menurut Prof Soetriono, kedaulatan pangan merupakan salah satu pondasi penting yang harus dipenuhi oleh negara. Hal ini karena sektor pangan merupakan sektor yang sangat krusial. Berhubung dengan hajat hidup orang banyak. 

“Ada beberapa negara yang runtuh karena pangan. Artinya kita semua harus bisa mengarahkan bahwa pangan merupakan hak bagi warga negara dan mereka (pemerintah) berkewajiban untuk menyediakan pangan tersebut," ucapnya 

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintahan sebelum akhirnya bisa mencapai kedaulatan pangan yakni pemerintah harus bisa melalui proses swasembada pangan dan kemandirian pangan.

Pihaknya menerangkan, sebelumnya, Indonesia sempat berhasil meraih swasembada beras pada tahun 1984 hingga sekitar tahun 2000. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu memproduksi beras untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia, bahkan beberapa negara lain sehingga capaian ini harusnya bisa terulang kembali di Indonesia.  

Namun fakta saat ini, dengan kemajuan tekhnologi yang ada, bahkan produksi beras di Indonesia belum bisa mencukupi kebutuhan rakyat.

“Ternyata dengan kemajuan teknologi yang tidak seimbang dengan proporsi kemajuan yang ada di negara kita, masih mengandalkan impor. Untuk beras kita masih impor”, tegasnya.

Menurutnya, ada empat pilar yang harus dipenuhi hingga akhirnya suatu negara bisa memiliki ketahanan pangan, dan kemudian berlanjut mempunyai kedaulatan pangan.

“Ketahanan pangan ada empat pilar, ada kemandirian, cadangan, diversifikasi, kemudian juga ada percepatan dan penanggulangan," kata dia.

“Pola Perubahan Ekonomi Pertanian dan Konsumsi Masyarakat Terhadap Kedaulatan Pangan Nasional”

Prof Soetriono menambahkan, untuk memajukan pertanian terdapat lima syarat pokok yang harus dipenuhi. Syarat-syarat pokok tersebut yakni, tersedianya pasar untuk hasil tani, adanya teknologi yang selalu berubah, tersedia bahan-bahan dan alat-alat produksi yang dekat dengan petani, terdapat perangsang produksi, serta adanya transportasi sebagai pengangkutan dalam distribusi. 

“Kenapa banyak dibahas ketahanan pangan, karena ini merupakan salah satu syarat bagaimana kemandirian pangan itu harus diwujudkan”, tambahnya

Dijelaskan bahwa saat ini lumbung padi yang ada di Indonesia salah satunya berada di Jawa Timur dengan menyumbang PDRB pertanian paling besar. Berdasarkan data yang ada Jawa Timur memberikan sumbangan terbesar secara nasional pada komposisi produksi pangan, namun ternyata dalam hal ketahanan pangan Jawa Timur belum berada di urutan 5 teratas. 

Prof. Soetriono menilai hal tersebut disebabkan karena Jawa Timur hanya memproduksi dan masyarakatnya banyak, tetapi tertinggal di desa-desa yang arahnya untuk konsumsi beras dan konsumsi. 

“Dengan kondisi seperti tadi maka provinsi jawa timur memberikan program agar supaya semuanya itu bisa tercapai pada tahun 2026 untuk swasembada, namun demikian tantangannya juga perlu menjadi perhatian, salah satunya adalah pengalihfungsian lahan di Jawa Timur”, tuturnya.

Beliau menambahkan pula bahwa perlu adanya penguatan dalam program “tanam-petik-olah-kemas-jual” untuk mendukung para petani yang juga membutuhkan beras dalam kesehariannya. 

“jika misalkan hanya out-farm begitu panen kemudian dijual ini yang menjadi permasalahan, karena petani sendiri tidak mempunyai gabah atau beras. Begitu dijual kemudian ia beli beras kembali,” tandasnya

Prof. Soetriono berharap kedepannya dapat terjadi satu kesatuan antara tanam, petik, olah, kemas, dan jual, sehingga dapat terwujud ketahanan melalui sistem agribisnis from farm dan for farm.

“Kalau itu semua belum terselesaikam dengan baik apakah memang benar kemandirian pangan, kemudian ketahanan pangan dan juga terkait dengan kedaulatan pangan itu bisa tercapai. Ini yang perlu kita koreksi secara bersama agar supaya pada 2045 menjadi lumbung pangan internasional itu bisa terwujud”, pungkas Prof Soetriono. (*)