Prioritaskan Pengembangan Agro Bisnis dan Agro Industri, LaNyalla Dorong Kebijakan Perkebunan di Jember

TIMESINDONESIA, JEMBER – Kabupaten Jember, selain sebagai lumbung pangan, juga memiliki peran strategis sebagai penghasil tanaman hortikultura dan perkebunan, terutama tebu dan tembakau. Tembakau Jember dikenal memiliki kualitas ekspor yang sangat cocok untuk produksi cerutu.

Melihat potensi ini, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai bahwa kebijakan perkebunan di Jember seharusnya memaksimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif, khususnya dalam pengembangan investasi berbasis agro bisnis dan agro industri.

"Oleh karena itu, saya mendorong agar kebijakan perkebunan di Jember diprioritaskan untuk pengembangan investasi berbasis agro bisnis dan agro industri," ujar LaNyalla pada acara Silaturahmi Kebangsaan Nasional DPC APDESI Kabupaten Jember dengan tema 'Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat' di Phoenix Ballroom, Luminor Hotel Jember, Selasa (23/1/2024).

LaNyalla juga memberikan saran kepada Menteri BUMN terkait rencana penggabungan beberapa anak perusahaan di bawah PT Perkebunan Nusantara Holding, termasuk PTPN komoditas perkebunan seperti tembakau.

Kritik ini disampaikan karena kebijakan tersebut dinilai tidak hanya menabrak Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Pertanian, tetapi juga berpotensi merugikan petani mitra, terutama jika kinerja PTPN X di Jember menurun akibat penggabungan tersebut.

"Saya sudah mengingatkan Menteri BUMN untuk memikirkan ulang rencana tersebut. Tapi rupanya, kebijakan itu tetap dilakukan," ungkap LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu juga menekankan pentingnya membangun desa sebagai kekuatan ekonomi dan sentra penjaga kedaulatan hasil bumi.

Menurutnya, desa harus menjadi sumber kekuatan ekonomi nasional, mengingat Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber ketahanan pangan nasional sebagian besar berada di desa.

"Desa harus menjadi kekuatan ekonomi nasional. Kita harus mempersiapkan dengan matang, utamanya desa yang memiliki kekuatan hasil bumi yang dapat terus diperbarui," ujar LaNyalla.

LaNyalla juga menyoroti ancaman krisis pangan global yang diperkirakan terjadi menjelang tahun 2040-2050. Ia mengingatkan bahwa saat itu Indonesia akan mengalami bonus demografi, namun perlu memperkuat kedaulatan pangan untuk menghadapi peningkatan kebutuhan pangan yang diperkirakan sebesar 60 persen.

Dalam konteks ini, LaNyalla menyatakan bahwa konsep ekonomi kesejahteraan Pancasila harus diterapkan kembali untuk memperkuat kedaulatan bangsa dan negara, baik di sektor pangan maupun pengelolaan sumber daya alam lainnya.

"Kita harus kembali kepada konsep mazhab ekonomi kesejahteraan sebagaimana tertuang dalam konsep Ekonomi Pancasila. Inilah yang sedang saya perjuangkan dan tawarkan kepada bangsa ini, agar Indonesia kembali berdaulat, adil, dan makmur. Sehingga tujuan dari lahirnya negara ini, yang muaranya adalah Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat segera terwujud," tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD RI didampingi Guru Besar UIN KHAS Jember, Prof Dr Abdul Muis Thabrani, dan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Jember, Zamroni Ulfa. Hadir juga Ketua APDESI Kabupaten Jember, Kamiludin, dan ratusan kepala desa se-Kabupaten Jember.(*)