Presiden Jokowi Didesak Tidak Mengintervensi Rakyat Pada Pemilu 2024
Senat mahasiswa (SEMA) Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung dan BEM PTNU Se Nusantara mengadakan Mimbar Sejajar yang bertemakan "Bagaimana Kabar Hukum Dalam demokrasi kita hari ini."
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Senat mahasiswa (SEMA) Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung dan BEM PTNU Se Nusantara mengadakan Mimbar Sejajar yang bertemakan "Bagaimana Kabar Hukum Dalam demokrasi kita hari ini."
Dalam kegiatan tersebut Senat Mahasiswa Mengundang Bapak Endin Lidinillah seorang pakar hukum sekaligus Dekan Fakultas Syariah di Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung dan Diwan Masnawi, Mahasiswa Magister Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Mimbar bebas ini dilaksanakan di gedung aula Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung dan diikuti oleh 101 mahasiswa dan mahasiswi, dalam bahasanya pemateri memandang Pasca putusan MK kemarin persoalan batas usia capres-cawapres menjadi polemik bagi ranah hukum dimana hukum dijadikan komoditas bagi penguasa untuk melanggengkan atau mewarisi kekuasaan kepada sanak keluarga.
Tentu hal ini menjadi sebuah hal yang dinamakan politik dinasti dan negara rasa kerajaan. Ucap Diwan masnawi Mahasiswa Magister Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Menyambung dari pemateri pertama, Bapak Endin Lidinillah seorang pakar hukum sekaligus Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung Tasikmalaya menyampaikan pandangan bahwasanya Pemilu 2024 harus diikuti dan dikontrol oleh seluruh Masyarakat Indonesia, karena sejatinya dalam sistem demokrasi seharusnya Masyarakatlah yang menentukan arah dan masa depan bangsanya.
Menurut Indeks Demokrasi versi Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi Indonesia masih tergolong cacat (flawed democracy). Indeks demokrasi Indonesia, selama era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cenderung meningkat, dari 6,41 (2006) menjadi 6,95 (2014) Kemudian dalam pemerintahan Presiden Jokowi skornya berfluktuasi. Sempat mencapai 7,03 (2015) dan data terakhir mencapai 6,71 (2022).
Selain itu senat mahasiswa universitas Islam KH Ruhiat Cipasung Tasikmalaya mendesak presiden Jokowi dan polri untuk tidak mengintervensi kepada seluruh rakyat Indonesia pada pemilihan umum 2024 tentu hal ini sangat menciderai demokrasi.
Maka dari itu pasca diskusi, sebagai pernyataan sikap pengurus pusat yang di wakili oleh Sofyan Taheer mengajak seluruh mahasiswa yang tergabung dalam BEM PTNU Se Nusantara dan mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari buruh, petani, nelayan, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menggelorakan dan mengawal PEMILU tahun 2024 yang penuh kejujuran, keadilan, dan demokratis, tanpa intervensi penguasa, presiden dan Polri.
“Mimbar Sejajar ini diselenggarakan di 30 titik di Jawa Barat yang di inisiasi oleh Aliansi BEM PTNU Jawa Barat dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kebijaksanaan publik dalam menyikapi fenomena politik,hukum dan demokrasi yang berlangsung hari ini," kata Ahmad Alwi, Ketua Senat Mahasiswa UNIK Cipasung. (*)
Apa Reaksi Anda?