Podcast PWI Jakbar: Mencari Keadilan di Jalan Tol Kuala Tanjung-Indrapura

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Hadir dengan format podcast, kanal resmi YouTube PWI Jakarta Barat, selain bercerita tentang kegiatan seputar PWI Jakarta Barat, juga kerap mendatangkan narasumber dari berbagai kalangan. 

Tentu, konten-konten yang disuguhkan selalu mengedukasi dan menjadi output sosial kntrol bagi stakeholder di negara kita.

Narasumbernya mulai dari pejabat pemerintahan, politikus, aktivis, dan pendidik.

Para narasumber mengungkap cerita sisi lain mereka hingga hal yang tak pernah diketahui orang dan bisa terungkap di Podcast PWI Jakbar itu. 

Di narasumber kali ini, Ketua PWI Jakarta Barat Kornelius Naibaho berhasil mendatangkan seorang aktivis dari seberang yaitu Ketua Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Sumut bernama Syaifuddin Lbs, beberapa waktu lalu ke Sekretariat PWI Jakarta Barat.

Seperti biasa, Teuku Faisal atau biasa dipanggil Failsal 6444 yang juga Humas PWI Jakbar sebagai Host di Podcast PWI Jakbar, memulai dengan konsep berbincang.

Faisal biasanya akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari orang yang akan dia ajak berbincang yang nantinya akan mendapatkan topik yang tepat untuk kemudian dibincangkan.

Kali ini temanya “Mencari Keadilan di Tol Kuala Tanjung-Indrapura.”

Syaifuddin Lbs, Ketua FKI-1 dengan tegas mengatakan bahwa oknum panitia pembebasan lahan di salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang ada di Sumatera Utara yakni pembangunan ruas Tol Kuala Tanjung-Indrapura, Kabupaten Batubara, yang dalam waktu dekat akan digunakan (diresmikan), sampai hari ini masih menyisakan persoalan pembebasan lahan tanah warga sekitar bernama Fery Napitupulu.

“Oknum panitia pembebasan lahan jalan tol Kuala Tanjung-Indrapura telah melakukan perbuatan zalim kepada Fery Napitupulu,” tegas Syaifuddin Lbs.

Sebagai orang yang telah mendapat kuasa dari Fery Napitupulu, Syaifuddin Lbs bercerita bahwa dirinya bersama tim dari FK-1 Sumut telah sembilan bulan lebih berada di Ibu Kota Jakarta untuk mencari keadilan dan mengadukan perbuatan zalim yang dialami Fery Napitupulu setelah sekian bulan sebelumnya tidak mendapat jawaban pasti dari pemerintah atau instansi terkait yang ada di Sumut.

“Kami minta Presiden Jokowi atau instansi terkait seperti KPK atau aparat hukum yang masih punya nurani, untuk mengusut oknum panitia seperti oknum BPN, oknum PUPR, dan oknum pihak ketiga seperti oknum KJPP dan oknum Bupati Batubara, serta tak luput oknum Pengadilan Negeri Kisaran,” tegas Syaifuddin Lbs.

Sejumlah upaya telah dilakukan Syaifuddin Lbs dan Fery Napitupulu. 

Mulai dari mengirimi surat kepada pemerintah atau instansi terkait, termasuk mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Mahfud MD, bahkan yang terakhir berkunjung langsung ke Kantor Staf Presiden (KSP) yang dikepalai Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, masih belum mendapat respon yang positif atau bisa dikatakan tidak mendapat respon dengan baik.

"Kami mencium ada aroma yang tidak beres dalam penetapan harga ganti pembebasan lahan milik Fery Napitupulu ini, dan pada saatnya pasti kami ledakkan kalau masalah yang kami bawa ini tidak selesai dengan baik," ujar Syaifuddin Lbs menambahkan. 

Bahkan teranyar, pada Rabu (18/10/2023) lalu, lanjut Syaifuddin Lbs, dirinya bersama tim FK-1 Sumut harus mendatangkan Fery Napitupulu dari Sumut untuk melakukan aksi tutup mulut di depan Istana Negara karena keluarga Fery Napitupulu dan FK-1 Sumut sudah jenuh dengan bahasa aturan dan hukum yang disampaikan pihak jalan tol, sementara mereka sendiri dalam pelaksanaanya diduga tidak melaksanakan aturan dan hukum yang berlaku.

“Aksi tutup mulut ini dilakukan karena keluarga dan dirinya sudah jenuh dengan bahasa aturan dan hukum yang disampaikan pihak-pihak terkait sementara dalam pelaksanaannya mereka diduga tidak menjalankannya sesuai aturan hukum yang berlaku," tambah Syaifuddin Lbs.

Ia berharap aksi tutup mulut yang dilakukan Fery Napitupulu beberapa waktu lalu itu dapat dilihat Presiden Jokowi beserta staf-stafnya dan segera memanggil pihak-pihak terkait sehingga persoalan yang dialami Fery Napitupulu ini dapat diselesaikan dengan baik.