PJT 1 Rencanakan Tutup Total Gate Bendungan Lahor Total, Pemkab Malang Potensi Kehilangan Sumber PAD

MALANG - Rencana penutupan total akses jalan di atas Bendungan Lahor, Kabupaten Malang menuai pro kontra di masyarakat. Dari sisi pajak, hal ini tentu merupakan satu kebijakan yang merugikan.

Pemerintah Kabupaten Malang diperkirakan kehilangan salah satu sumber pajak potensial apabila akses wisata dan kendaraan di kawasan tersebut benar-benar ditutup total.

Diketahui, Perum Jasa Tirta (PJT) I berencana melakukan penutupan bertahap akses jalan tembus Bendungan Lahor. Mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda empat tidak lagi diperbolehkan melintas. Selanjutnya, akses untuk kendaraan roda dua juga akan ditutup pada waktu yang masih menunggu keputusan lebih lanjut.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan struktur Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional. Terlebih paska adanya polemik di kawasan tersebut.

Namun, di sisi lain, kebijakan itu berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, Made Arya Wedantara mengatakan, kawasan wisata di Bendungan Lahor selama ini menjadi salah satu penyumbang pajak hiburan bagi daerah.

“Kalau bagi kami ditutup itu ya lumayan dampaknya. Pendapatan kita dari situ sekitar Rp500 jutaan per tahun,” ujar Made.

Menurutnya, pajak tersebut berasal dari aktivitas hiburan dan wisata di kawasan Bendungan Lahor yang selama ini ramai dikunjungi masyarakat. Jika akses ditutup total, maka potensi pendapatan tersebut otomatis akan hilang.

“Pendapatan pajak dari pajak hiburan itu Rp500 jutaan. Tapi kalau itu ditutup ya sangat berpengaruh. Kita harus mencari penggantinya dari mana,” katanya.

Made menjelaskan, selama ini pengelolaan pajak di kawasan tersebut dinilai sudah baik dan transparan. Pengelola wisata bahkan telah menggunakan sistem digital milik Bapenda Kabupaten Malang untuk meminimalisasi kebocoran pajak.

“Mereka sudah pakai aplikasi Sistem Monitoring Pajak Daerah Secara Online (SIMONI). Mereka pakai alat perekam juga. Tidak ada kebocoran di situ,” jelasnya.

Karena itu, apabila penutupan total benar-benar dilakukan, Pemkab Malang harus bekerja lebih keras mencari sumber PAD baru untuk menjaga target pendapatan daerah tetap tercapai.

“Kalau nanti ditutup total, Pemkab harus mencari PAD baru sehingga target PAD bisa tetap terpenuhi,” pungkas Made. (*)