Pj Wali Kota Malang Sentil Optimalisasi PAD Masih Kurang

TIMESINDONESIA, MALANG – Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengungkapkan keprihatinannya terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang. Dalam pembahasan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, yang berlangsung di Savana Hall and Convention pada hari Rabu (25/10/2023), Wahyu mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2023, capaian PAD masih berada di angka 58,56 persen. Hal ini menunjukkan bahwa target pendapatan daerah belum tercapai, dan ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan PAD.

Wahyu menegaskan bahwa PAD adalah nyawa bagi daerah, dan keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat tergantung pada optimalisasi PAD. PAD merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah daerah, dan itu bisa digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.

Dalam penjelasannya, Wahyu membagi progres pencapaian PAD menjadi empat sumber pendapatan. "Lain-lain pendapatan yang sah" memiliki capaian tertinggi sebesar 82,13 persen, diikuti oleh "hasil retribusi Daerah" sebesar 68,22 persen, "hasil pajak Daerah" sebesar 56,85 persen, dan "hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan" hanya mencapai 22,11 persen.

Wahyu khususnya menyoroti rendahnya pencapaian dari "hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan." Ia juga mengingatkan tentang pentingnya penyertaan modal pemerintah Kota Malang kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bagaimana ini harus berkontribusi pada peningkatan PAD.

Dalam konteks sumber pendapatan lain seperti pajak Daerah dan retribusi, Wahyu mengusulkan agar potensi ini diperbarui dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan yang ada. Dia juga mengingatkan bahwa Kota Malang memiliki potensi besar yang memerlukan kepekaan dan evaluasi terus-menerus.

Wahyu menjelaskan bahwa untuk mencapai target PAD yang optimal, diperlukan semangat kebersamaan dan kerja sama antara seluruh perangkat daerah yang terkait. Optimalisasi pajak bukan hanya tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), tetapi juga tanggung jawab perangkat daerah pemungut pajak, BUMD, camat, dan lurah, yang merupakan representasi pemerintah di wilayah.

Wahyu mengakhiri dengan menekankan pentingnya mitigasi terhadap potensi sebagai dasar penentuan strategi yang efektif dan meminta semua jajaran untuk memeriksa sejarah pencapaian sumber pendapatan Kota Malang. Dia berharap agar dua poin utama, yaitu mitigasi dan kebersamaan, dapat diimplementasikan dengan serius untuk meningkatkan pendapatan daerah.(*)