Pertemuan Perbaikan Jalan Seneporejo Banyuwangi “Bubar”, Warga Ancam Tutup Akses Jalan

BANYUWANGI - Pertemuan antara warga dengan jajaran pemangku kebijakan di SDN 5 Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (20/5/2026) berakhir buntu. Ratusan warga yang hadir serempak langsung membubarkan diri (bubar) akibat kecewa atas rencana anggaran perbaikan jalan di Dusun Wonorejo, Desa Seneporejo yang dinilai jauh dari harapan.

Dampak dari kebuntuan, operasional armada truk pengangkut tebu kini terancam terganggu. Warga mematok harga mati agar jalan yang rusak parah selama lebih dari 20 tahun lebih tersebut segera diperbaiki secara total. Jika tuntutan diabaikan, warga mengancam akan melarang keras truk pengangkut tebu bermuatan berat melintas di wilayah mereka.

Ancaman blokade ini menjadi sinyal merah bagi perkebunan tebu. Pasalnya, musim tebang atau panen raya tebu dijadwalkan akan dimulai serentak pada 1 Juni 2026 mendatang.

Warga menuding kendaraan dengan tonase tinggi dari aktivitas truk pengangkut tebu yang menjadi biang kerok hancurnya akses jalan desa.

Kemarahan warga di dalam forum tersebut turut dipicu oleh ketidakpuasan terhadap Pemerintah Desa (Pemdes) Seneporejo selaku pihak penyelenggara. Kepala Desa (Kades) Seneporejo, Markus Adianto, A.Md.Hut, beserta jajarannya justru sempat tidak masuk ke dalam forum pertemuan. Sang Kades baru bersedia masuk ruang rapat setelah didesak dan dipaksa oleh warga yang hadir.

Kekecewaan warga kian bertambah lantaran pihak perusahaan perkebunan MKSO Kebun Banyuwangi Raya HGU Benculuk sama sekali tidak dihadirkan dalam pertemuan. Faktanya, dalam lembar undangan resmi yang disebar oleh Pemdes Seneporejo, nama pihak perkebunan memang tidak masuk dalam daftar undangan.

Padahal, agenda rapat tersebut adalah Penyampaian Rencana Perbaikan Jalan Kabupaten di Desa Seneporejo oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Camat Siliragung David Purwo Wahyudi Widodo beserta jajaran Forpimka Siliragung, Kepala Bakesbangpol Banyuwangi Drs. R. Agus Mulyono, S.Sos, M.Si, perwakilan Dinas PU CKPP Banyuwangi, Dinas Pertanian Banyuwangi, Satpol PP Banyuwangi, serta jajaran tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Awal kegaduhan bermula saat Camat Siliragung, David Purwo Wahyudi Widodo, bersama Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Bidang Binamarga Dinas PU CKPP Banyuwangi, Amirul Muslim, ST. MT, menjabarkan solusi dari Pemkab Banyuwangi. Mereka memaparkan bahwa akan mengakomodir perbaikan jalan dengan menggelontorkan total anggaran sebesar Rp300 juta.

Dana tersebut bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) MKSO Kebun Banyuwangi Raya HGU Benculuk sebesar Rp250 juta, dan tambahan Rp50 juta dari program ASN Berbagi. Mendengar nominal tersebut, ruang pertemuan langsung riuh dan dihujani protes.

Pasalnya, jalan di Dusun Wonorejo memiliki panjang 2,8 kilometer dengan lebar 6 meter. Anggaran sebesar Rp300 juta itu dinilai sangat tidak logis karena hitung-hitungannya hanya mampu memperbaiki jalan sepanjang 280 meter saja.

"Kami ingin jalan diperbaiki total, jika tidak bisa, kita bubar saja!" teriak warga kompak di dalam forum sebelum akhirnya melakukan aksi walk out.

Juru Bicara warga Desa Seneporejo, Anang Setiawan, ST, SH, menegaskan bahwa pada prinsipnya masyarakat sangat mendukung program pemerintah, termasuk program Swasembada Gula Nasional 2028. Namun, dia meminta pemerintah tidak mengorbankan hak-hak infrastruktur masyarakat kecil.

"Masyarakat hanya ingin jalan di Dusun Wonorejo bisa diperbaiki, karena kondisinya sudah sangat rusak parah. Saat hujan jalan berlumpur dan ketika musim kemarau, jalanan berdebu. Permukaan jalan pun sangat bergelombang," tegas Anang.

Warga berharap, lanjutnya, Pemkab Banyuwangi bisa memaklumi sikap warga yang nantinya akan melarang truk pengangkut tebu melintas.

"Kami tidak menutup jalan, masyarakat umum tetap diperbolehkan melintas. Warga hanya menolak truk pengangkut tebu melewati jalan sini, ketika belum diperbaiki. Intinya warga hanya menuntut jalan diperbaiki," tambahnya.

Warga menganggap tawaran anggaran Rp300 juta untuk jalan sepanjang 2,8 kilometer adalah bentuk ketidakpedulian nyata dari pemerintah. Sebagai informasi, untuk membangun jalan Dusun Wonorejo sepanjang 2,8 kilometer secara layak, dibutuhkan estimasi anggaran berkisar antara Rp3 miliar hingga Rp8 miliar. Anggaran sebesar Rp3 miliar diperlukan jika menggunakan sistem pavingisasi, Rp5 miliar jika menggunakan aspal hotmix, dan menyentuh angka Rp8 miliar jika dibangun menggunakan konstruksi beton murni. (*)