Percepat Penanganan Anak Tidak Sekolah, Pemkab Banyuwangi Bahas Gerakan Rindu Bulan

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Jawa Timur, terus menunjukkan komitmennya dalam menanggulangi permasalahan di dunia pendidikan, salah satunya yakni melakukan percepatan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui Gerakan Rindu Bulan (Rintisan Desa Tuntas Belajar 12 Tahun).

Dalam rangka mengoptimalkan upaya tersebut, Pemerintah daerah (Pemda) setempat melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi, menggelar acara yang bertajuk ‘Finalisasi Rancangan Awal Peraturan Bupati Tentang Penanganan ATS dengan Rindu Bulan’ di Aula Resto Bale Saji, Kecamatan Kabat, mulai tanggal 13 sampai 14 November 2023.

Kegiatan yang digeber Dispendik Banyuwangi bekerjasama dengan USAID ERAT ini, turut mengundang hadirkan berbagai pihak terkait, termasuk unsur pemerintah, lembaga sosial dan akademisi.

Hal ini, tentu menjadi bukti dukungan terhadap upaya Pemda setempat dalam menciptakan solusi yang holistik terhadap permasalahan anak tidak sekolah.

Pembahasan Ranwal Perbup tersebut, dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono. Dalam paparan, dia menyampaikan, pentingnya ada regulasi yang menaungi Gerakan Rindu Bulan, supaya saat menjalankan program tersebut sesuai dengan aturan dan sasaran yang telah disepakati bersama. Mulai dari Standar Operasional prosedur (ATS), anggaran hingga siapa saja yang bisa masuk dalam penanganan ATS.

“Untuk melakukan percepatan-percepatan inovasi kita harus tetap mentaati peraturan yang ada. Maka sangatlah penting adanya regulasi yang menaungi hal ini,” katanya, Rabu (15/11/2023).

Ranwal Perbup Gerakan Rindu Bulan ini dirancang sebagai instrumen hukum yang dapat memberikan landasan bagi implementasi program-program penanganan ATS.

Beberapa poin yang dibahas diantaranya yaitu data macam-macam ATS, sistem penanganan ATS hingga regulasi.

Menurut Kepala Dispendik, Suratno, ATS ini seperti layaknya fenomena gunung es. Karena itu, pihaknya meminta untuk membahas hal ini secara mendalam dan kompleks.

“Saya harap ATS bisa didiskusikan secara intensif dan masing-masing peserta mampu menyampaikan ide, pesan dan gagasannya,” ungkapnya.

“Intinya nanti di dalam Perbup terdapat kolaborasi antara kita semua dan filantropi. Agar gerakan ini  bisa berjalan serta turun secara cepat dan tepat,” tambahnya. 

Dalam diskusi pembahasan, sejumlah peserta menyampaikan masukan dan saran guna memperkaya isi dari ranwal Perbup ini.

Beberapa lembaga sosial mengusulkan adanya program edukasi untuk masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan perlunya melibatkan diri dalam Gerakan Rindu Bulan.
Kemudian, pihak pemerintah daerah menyoroti pentingnya koordinasi yang baik antar instansi dalam penanganan ATS.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Hukum Pemkab Banyuwangi, As’ad Maimun menjelaskan, inti di dalam Perbup terdapat 4 program besar yang sudah berjalan efektif untuk menanggulangi ATS yaitu, Program Siswa Asuh Sebaya, Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh), Akselerasi Sekolah Masyarakat (Aksara) dan yang terakhir Gerakan Rindu Bulan. Hal ini yang dikelola untuk diatur dalam satu rangkaian Perbup.

“Jadi nanti dalam pelaksanaan di lapangan semua program kegiatan itu sudah ternaungi dalam satu hukum, sehingga nanti setiap kebijakan prinsipnya sesuai peraturan yang berlaku,” terangnya.

Dengan adanya pembahasan ranwal Perbup Gerakan Rindu Bulan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan merata di Bumi Blambangan. 

Upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat diharapkan dapat merubah paradigma dan memberikan dampak positif pada masa depan pendidikan anak-anak khususnya di kabupaten yang berada di paling ujung timur Pulau Jawa. (*)