Perbaiki Iklim Investasi, Sekda Maluku Ajak Peran Aktif Penyediaan Data Berkualitas

TIMESINDONESIA, AMBON – Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Sadali IE menegaskan survei penyusunan disagregasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 2023 sangat dibutuhkan untuk memperbaiki iklim investasi dan peningkatan infrastruktur di daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan survei tersebut, dilaksanakan kegiatan Workshop Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 2023 Provinsi Maluku yang resmi dibuka Sekda Maluku Sadali IE di Hotel Marina, Selasa (23/5/2023).

Sadali mengatakan, kegiatan workshop ini sangat penting dalam rangka sosialisasi dan koordinasi guna mempersiapkan kegiatan survei penyusunan disagregasi PMTB tahun 2023.

“Penyediaan data yang berkualitas tidak dapat dipisahkan dari komponen investasi sebagai lokomotif pembangunan yang juga merupakan salah satu indikator pembangunan nasional,” kata Sadali saat membuka kegiatan Workshop Disagregasi PMTB 2023.

Ia mengatakan, kegiatan investasi merupakan salah satu faktor utama yang sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah atau negara melalui peningkatan kapasitas produksi maupun penciptaan lapangan kerja.

Sadali menyebutkan, dari survei ini nantinya akan menghasilkan data disagregasi PMTB untuk 24 jenis aset, 3 sektor institusi, dan 17 lapangan usaha Indonesia tahun 2019-2022.

Sadali menyampaikan, untuk mendukung pencapaian prioritas nasional ini, yang pertama harus dilakukan adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan pada Rencana Kerja Pemerintah 2023.

“Lewat momen ini kita dapat bersama berdiskusi dan menyamakan pemahaman tentang tujuan dan materi yang disampaikan oleh beberapa pemateri, kedepannya akan ada workshop setelah semua sampel dikumpulkan dan diolah, sehingga diharapkan peserta nantinya bisa hadir bersama dan menyediakan data-data untuk kinerja ekonomi di Maluku,” ungkapnya.

Dirinya juga menyampaikan, dalam konteks neraca nasional kegiatan investasi tercermin dalam PMTB yang mencakup pembuatan maupun pembelian barang modal dari dalam maupun luar negeri.

Oleh karena itu data mengenai investasi sangat penting sebagai dasar strategi pengambilan kebijakan, dalam kaitannya dengan indikator makro ekonomi, serta data PMTB, dapat memberikan sinyal mengenai tingkat produksi yang diperlukan guna mencapai Sustainable Economy Growth.

“Data investasi harus dipecah/disagregasi menurut jenis barang modal, kegiatan ekonomi, serta institusi untuk mempermudah pengambilan kebijakan dalam menyusun perencanaan yang tepat sasaran, melalui statistik neraca nasional, serta membentuk kerangka makro ekonomi yang dapat digunakan sebagai peringatan dini, dan proyeksi terhadap ketidakpastian global,” terangnya.

Sadali menyampaikan, hal ini sesuai dengan rekomendasi data inisiatif yang dibentuk oleh G20, pada United Nation Statistics Division, dan Asset Community Statistical System, terkait dengan penyusunan Modal Tetap Bruto, menurut sektor dan kapital stok.

“Untuk itu saya mengajak kepada kita semua terutama lembaga dan instansi terkait untuk berperan aktif menyediakan data PMTB yang berkualitas, jika data tersedia dengan lengkap maka saya percaya setiap perencanaan pembanguann pasti akan menuju pada data dimaksud.” Ujarnya.

Sekda juga mengajak para peserta workshop, untuk menyampaikan data, karena sebagai pelaku usaha juga dapat menggunakannya. Dengan tersedianya data PMTB yang rinci akan membantu Pemerintah, dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi dan mempermudah investor dalam berusaha.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Maritje Pattiwaellapia mengucapkan terima kasih kepada Sekda Maluku dan berbagai pihak lainnya atas bantuan sehingga bisa menyelesaikan berbagai survei BPS, khususnya survei disagregasi PMTB.

“Survei PMTB sudah kami lakukan sejak tahun 2018 yang hingga tahun ini dikali keduanya, akan melakukan pengambilan sebanyak 319 sampel, yang pencatatannya akan dimulai Maret hingga Juni 2023,” kata Pattiwaellapia.

Pada kesempatan itu juga turut diserahkan Buku Provinsi Maluku dalam angka tahun 2023, dari Kepala BPS Provinsi Maluku kepada Sekda Maluku. (*)