Penyampaian LKPJ 2023, Bupati Blitar Sampaikan Capaian dan Tantangan Pembangunan

TIMESINDONESIA, BLITAR – Pada Jumat malam, tanggal 15 Maret 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar. Agenda utama rapat ini adalah Penyampaian Penjelasan Bupati terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar untuk Tahun 2023.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Muhammad Rifa’i, didampingi Susi Narulita dan Mujib, juga membahas agenda lainnya, termasuk Penyampaian Laporan Pokok-pokok Pikiran. Bupati Blitar, Rini Syarifah, serta perwakilan jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, sejumlah kepala OPD, dan anggota DPRD turut hadir dalam rapat tersebut.

Menyampaikan dasar dari rapat paripurna ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Muhammad Rifa’i, menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ Bupati menjadi fokus utama. Hal ini didasarkan pada surat yang dikirimkan oleh Bupati Blitar pada tanggal 29 Februari 2024, serta ketentuan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD harus disampaikan paling lambat 1 minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.

"Berdasarkan aturan, LKPJ Bupati harus disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oleh karena itu, DPRD akan segera membentuk pansus yang bertugas membahas LKPJ Bupati dan akan bekerja hingga awal April 2024," ujarnya.

Dalam sambutannya, Bupati Blitar, Rini Syarifah, menyampaikan beberapa laporan Keterangan Pertanggungjawaban, termasuk tema dan prioritas pembangunan pada tahun 2023, pendapatan daerah, belanja daerah, capaian pembangunan, serta penghargaan dan prestasi yang diperoleh.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blitar, jajaran perangkat daerah, pemerintah desa, pemangku kepentingan pembangunan, dan masyarakat Kabupaten Blitar atas dukungan mereka dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sepanjang Tahun 2023.

"Berdasarkan pencapaian pembangunan yang telah disampaikan, masih terdapat permasalahan yang harus segera diatasi dan diselesaikan bersama. Pemerintah Kabupaten Blitar membuka ruang selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan dan saran konstruktif, untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah," tandasnya. (d)