Pengamat Politik UB Paparkan Bahaya Jika Tak Ada Partai Oposisi

TIMESINDONESIA, MALANG – Hasil quick count di seluruh lembaga survey menunjukkan pasangan 02, Prabowo-Gibran unggul dalam Pemilu 2024 ini. Begitu juga dalam real count KPU per-Rabu (28/2/2024), dari 78 persen data yang masuk, Prabowo Gibran juga unggul dengan perolehan suara di angka 58 persen.

Dari hasil tersebut, kemungkinan besar paslon 02 akan melenggang menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Ada banyak pihak yang menyorot kemenangan paslon 02 ini.

Salah satu yang disorot yakni upaya mereka untuk menggandeng seluruh pihak yang kalah dalam Pemilu, untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan.

Hal ini disebut sebagai upaya agar pemerintahan kedepan minim atau bahkan tidak memiliki oposisi.  Dengan alasan agar pemerintahan kedepan bisa berjalan stabil, dan pemerintah bisa melakukan tugasnya dengan lancar.

Pengamat Politik dari UB, Wawan Sobari, S.IP., MA., Ph.D menyebut, akan sangat berbahaya jika pemerintahan kedepan tidak mempunyai oposisi. Karena dengan begitu, setiap kebijakan yang diambil pemerintah, sekalipun banyak ditentang oleh masyarakat, akan melenggang begitu saja tanpa ada pihak yang melawan.

Wawan menyebut, jika tanpa oposisi, ada risiko terjadinya Politik Kartel di Indonesia.

"Politik kartel adalah Situasi dimana aktor, partai, atau kelompok politik berkolusi untuk mengontrol dan memanipulasi proses politik demi keuntungan bersama," ucapnya.

Dosen Fisip UB itu menyebut, politik kartel mirip dengan kartel ekonomi, dimana dunia usaha berkolaborasi untuk mengendalikan pasar dan mempertahankan dominasinya.

"Sehingga risiko terkikisnya prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan persaingan sehat dalam sistem politik sangat besar," tegasnya.

Wawan memaparkan,  setidaknya ada 6 ciri dan resiko politik kartel.  Pertama yakni adanya konsentrasi kekuasaan, kedua persaingan terbatas karena semua setara, ketiga koordinasi dan kerjasama, ke empat adanya manipulasi proses politik, ke lima terdapat perilaku mencari Rente (keuntungan pribadi/golongan), dan terakhir maraknya lorupsi dan nepotisme.

"Kalau kita tidak bangun negeri kita dengan oposisi, ada resiko politik kartel. Seperti kartel di dunia ekonomi.  Ini bahaya. Jangan sampai ini terjadi," pungkasnya. (*)