Pemkab Morotai Dapat Kuota 1197 CASN, Ini Formasinya
Masyarakat Kabupaten Morotai khususnya dan para pencari kerja sebagai abdi negara umumnya patut bersyukur, pasalnya pada 2024, Pemkab Morotai mendapat kuota Calon Aparatu ...
TIMESINDONESIA, PULAU MOROTAI – Masyarakat Kabupaten Morotai khususnya dan para pencari kerja sebagai abdi negara umumnya patut bersyukur, pasalnya pada 2024, Pemkab Morotai mendapat kuota Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sebanyak 1197 dari KemenPANRB.
Kuota CASN itu diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Abdullah Azwar Anas kepada Pj Bupati Morotai, Muhammad Umar Ali sesuai persetujuan prinsip saat rapat koordinasi di Jakarta.
Hal tersebut terungkap setelah Pj Bupati Morotai, Muhammad Umar Ali menghadiri Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2024 di lingkungan instansi pemerintah, yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Dari ribuan kuota CASN dan PPPK yang disepakati dan diterima Pemkab Morotai ini, terdiri dari tiga formasi, antaranya CASN Tenaga Kesehatan 150 dan Tenaga Teknis 10. Sementara kategori PPPK, Guru 161, Tenaga Kesehatan 376 dan Tenaga Teknis 500, total jumlah CASN dan PPPK 1197.
Muhammad Umar Ali mengatakan telah memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Morotai, Musriana Nabiu untuk merinci kebutuhan ASN sesuai dengan PermenPANRB Nomor 137 Tahun 22024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai ASN Tahun 2024.
"Pemda Morotai secepatnya akan melakukan langkah-langkah teknis untuk penyampaian kebutuhan ASN ini kepada Kemenpan dan Kepala BKN melalui layanan elektronik yang disediakan sesuai dengan petunjuk yang di susun oleh BKN," terangnya.
Ia juga mengajak para pegawai honorer, para sarjana baru lulus atau para pencari kerja yang memiliki minat menjadi abdi negara, silakan manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, karena dalam waktu tidak terlalu lama Pemda Morotai sudah umumkan.
"Pemda Morotai tidak memungut biaya apapun terkait rekrutmen CASN dan PPPK. Jika ada oknum yang mengatasnamakan Pemda kemudian menjanjikan kelulusan, segera laporkan ke aparat penegak hukum," tegas Pj Bupati Morotai, Muhammad Umar Ali.(*).
Apa Reaksi Anda?
