Musrenbang RKPD 2024, Pemkab Cilacap Prioritaskan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Infrastruktur Berkualitas

TIMESINDONESIA – Percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peningkatan infrastruktur berkualitas, dan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas program pembangunan Pemkab Cilacap di tahun 2024.

Juga, Pemkab Cilacap butuh basis data yang komperhensif dalam pengentasan isu strategis pembangunan daerah sehingga arah kebijakan pembangunan dapat ditentukan berdasarkan skala prioritas.

Hal itu ditegaskan Pj Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 di Aula Diklat Praja, Senin (13/3/2023).

Musrenbang juga diihadiri Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat dan jajaran, unsur Forkopimda, Perencana Ahli Madya Bappeda Provinsi Jawa Tengah Hermawan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap, Pimpinan BUMN/BUMD, swasta, perbankan, perguruan tinggi, ketua LPM, dan asosiasi.

Ada beberapa isu strategis yang menjadi pembahasan utama dalam Musrenbang RKPD 2024 kali ini. 

Berdasar data Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda/Bappeda) Kabupaten Cilacap, isu strategis tersebut yaitu angka kemiskinan tahun 2022 tercatat 11,02 persen, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,62 persen.

Menurut Yunita, hal itu erat kaitannya dengan kesejahteraan. 

Hal lain yang juga membutuhkan perhatian khusus yaitu prevalensi stunting yang masih tinggi, yakni 17,06 persen, inflasi yang masih tinggi di angka 6,81 persen, dan bencana alam.

"Kalau semua punya database yang baik maka intervensinya jelas. Tapi kalau tidak punya data, stunting misalnya, kalau tidak punya by name by address, bagaimana mengintervensinya," kata Yunita.

Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat menegaskan, Musrenbang membutuhkan partisipasi masyarakat yang disalurkan oleh legislatif. Tujuannya agar rencana pembangunan yang disusun Bappeda komperhensif mengingat dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berubah. 

"Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan," katanya. 

Menurutnya, regulasi memberikan ruang untuk itu. Seperti pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan 'atas ke bawah, bawah ke atas'.

Lantas, arah kebijakan pembangunan tahun 2024 yaitu penguatan reformasi birokrasi dan daya saing SDM, didukung inovasi daerah untuk percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan infrastruktur berkualitas. 

Beberapa prioritas pembangunan di 2024, yakni penguatan tata kelola pemerintahan, perwujudan SDM, berdaya saing, percepatan pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Yunita menambahkan, prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap tahun 2024 diantaranya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, dan inovatif, serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi, dengan fokus percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kemampuan keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan aset dan peningkatan pelayanan publik.

Selain itu, peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama, pengawasan pembangunan, bela negara, partisipasi politik, dan peningkatan implementasi inovasi daerah.

Untuk perwujudan kualitas hidup SDM yang berdaya saing, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan. 

Pengendalian penduduk mewujudkan generasi berkualitas. Peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dan budaya literasi masyarakat. Pemberdayaan wirausaha muda, pengembangan olahraga, peningkatan kualitas SDM, keadilan gender, dan pemenuhan hak anak. 

Sedangkan percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, fokusnya pada peningkatan kualitas produksi pertanian dan perikanan. 

Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dan pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan pelayanan perizinan dan investasi melalui MPP. Optimis penanganan kemiskinan dan stunting, potensi cadangan pangan, serta peningkatan keterampilan berusaha dan perluasan lapangan kerja.

Dalam peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yakni dengan fokus pada peningkatan kemantapan infrastruktur. 

Percepatan pencapaian SPM bidang perumahan permukiman. Peningkatan akses air minum dan peningkatan akses sanitasi layak, serta pengelolaan SDA.

Untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dengan fokus pada penurunan emisi gas rumah kaca. Peningkatan kualitas air dan udara dari zat pencemar. Peningkatan pengelolaan sampah di TPA.

Peningkatan pembangunan kawasan pedesaan dan kewilayahan, dengan fokus pada pemberdayaan desa berbasis potensi lokal. Pemberdayaan BUMDes. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintah desa/kelurahan.

"Seperti yang disampaikan Bappenas, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu kemiskinan, pengangguran terbuka. Kalau bicara jalan kabupaten itu ada 880 miliar jalan, semuanya jadi mulus bisa rigid beton atau hotmix, maka pentahapannya nanti akan lebih kelihatan kalau database-nya jelas, termasuk hal lain yang sifatnya fisik infrastruktur tadi. Untuk mengintervensinya harus didukung dengan database yang baik, seperti halnya stunting harus by name by address," ujar Pj Bupati.

Dalam Musrenbang juga dibahas mengenai proyeksi kemampuan keuangan daerah tahun 2024, yakni dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti APBD 2023 sebanyak Rp757,7 miliar, dan rancangan RKPD 2024 naik menjadi Rp789,3 miliar.

Untuk pendapatan transfer APBD 2023 sebesar Rp2,6 triliun, dan rancangan RKPD 2024 turun menjadi 2,058 triliun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu APBD 2023 sebanyak Rp23 miliar menjadi Rp21 miliar.

Sedangkan jumah belanja yang terdiri dari belanjar operasional, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer, APBD 2023 sebanyak Rp3,58 triliun pada rancangan RKPD 2024 turun Rp3,37 triliun, atau defisit Rp126 miliar tahun 2023 dan Rp510 miliar rancangan RKPD 2024. (*)